bacakoran.co - peserta kesehatan yang menunggak iuran akan mengalami penghentian sementara penjaminan pelayanan kesehatan. 

ketentuan ini berlaku ketika iuran belum dibayarkan dan status kepesertaan menjadi nonaktif, sehingga peserta perlu menyelesaikan tunggakan agar layanan jkn dapat digunakan kembali.

bpjs kesehatan menjelaskan, penjaminan pelayanan kesehatan diberhentikan sementara sejak tanggal 1 bulan berikutnya apabila peserta terlambat membayar iuran. 

status kepesertaan dapat kembali aktif setelah peserta membayar iuran bulan tertunggak sesuai ketentuan serta iuran bulan berjalan.

artinya, menunggak bpjs bukan hanya membuat tagihan bertambah. 

peserta juga berisiko tidak dapat menggunakan manfaat jkn ketika membutuhkan pelayanan kesehatan selama status kepesertaannya masih nonaktif.

tunggakan bpjs kesehatan bisa terhitung maksimal 24 bulan

salah satu hal penting yang perlu diketahui adalah batas perhitungan tunggakan.

bpjs kesehatan menetapkan tunggakan yang ditagihkan kepada peserta maksimal sebanyak 24 bulan.

ketentuan tersebut juga tercantum dalam panduan resmi mobile jkn. 

apabila peserta mempunyai tunggakan kurang dari 24 bulan, iuran bulan berjalan tetap terbentuk sehingga jumlah tunggakan dapat bertambah hingga mencapai batas maksimal perhitungan tersebut.

dengan demikian, peserta yang membiarkan iuran tidak dibayar dalam waktu lama tetap perlu memperhatikan kewajiban pembayaran.

tunggakan tidak terus dihitung tanpa batas, tetapi status nonaktif tetap harus diselesaikan sebelum kepesertaan dapat digunakan kembali.

ada denda jika rawat inap setelah bpjs aktif

pelunasan tunggakan tidak selalu berarti seluruh konsekuensi langsung berakhir. 

bpjs kesehatan menyebut terdapat ketentuan denda pelayanan apabila peserta membutuhkan rawat inap dalam kurun waktu 45 hari setelah status kepesertaannya kembali aktif.

ketentuan ini berbeda dengan pelayanan rawat jalan. denda pelayanan tersebut berkaitan dengan penggunaan pelayanan rawat inap dalam periode 45 hari setelah kepesertaan aktif kembali dan besarannya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

karena itu, peserta yang baru saja menyelesaikan tunggakan perlu memahami masa 45 hari tersebut. 

informasi mengenai besaran denda sebaiknya dicek melalui kanal resmi bpjs kesehatan karena perhitungannya mengikuti ketentuan yang berlaku.

cara mengaktifkan kembali bpjs kesehatan

langkah utama untuk mengaktifkan kembali kepesertaan adalah membayar iuran tertunggak sesuai ketentuan dan iuran bulan berjalan. 

peserta dapat mengecek jumlah tagihan melalui mobile jkn maupun kanal layanan resmi bpjs kesehatan.

bagi peserta mandiri atau pekerja bukan penerima upah (pbpu) dan bukan pekerja yang memiliki tunggakan lebih dari tiga bulan atau 4 sampai 24 bulan, bpjs kesehatan menyediakan program rehab atau rencana pembayaran bertahap.

program ini memungkinkan tunggakan dibayar secara bertahap melalui mobile jkn.

pada mobile jkn, peserta dapat memilih menu rencana pembayaran bertahap (rehab), melihat total tunggakan, kemudian memilih jangka waktu pembayaran bertahap yang tersedia. sistem juga menampilkan simulasi tagihan sebelum peserta menyelesaikan proses pendaftaran.

selain melalui aplikasi, bpjs kesehatan juga menyediakan kanal layanan untuk mengecek status peserta dan tagihan.

care center 165 dapat digunakan untuk memperoleh informasi kepesertaan dan pengaduan, sedangkan layanan pandawa juga menyediakan sejumlah layanan administrasi kepesertaan.

jangan menunggu sampai membutuhkan perawatan

membayar iuran bpjs kesehatan secara rutin penting untuk menjaga status kepesertaan tetap aktif. 

ketika terjadi tunggakan, peserta bukan hanya menghadapi akumulasi tagihan, tetapi juga penghentian sementara penjaminan pelayanan kesehatan.

peserta yang sudah menunggak sebaiknya segera memeriksa jumlah kewajiban melalui kanal resmi bpjs kesehatan. 

jika memenuhi persyaratan, program rehab dapat menjadi pilihan untuk menyelesaikan tunggakan secara bertahap.

dengan memahami aturan mengenai status nonaktif, batas tunggakan 24 bulan, masa 45 hari setelah aktif kembali, serta fasilitas pembayaran bertahap, peserta dapat menghindari masalah ketika sewaktu-waktu membutuhkan layanan jkn.(wira)