BACAKORAN.CO – Hampir sembilan bulan setelah Jembatan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan ambruk pada 11 Desember 2025, pembangunan jembatan permanen belum juga terealisasi.

Warga hingga kini masih mengandalkan jembatan darurat Bailey untuk menuju kebun, sekolah, permukiman, dan sejumlah wilayah lainnya.

 

Kondisi itu membuat aktivitas warga belum sepenuhnya nyaman. Jembatan Bailey memang menjadi solusi sementara setelah jembatan utama roboh. Namun, akses tersebut hanya memungkinkan kendaraan melintas secara bergantian.

 

Saat aktivitas warga meningkat, antrean kendaraan kerap terjadi. Kondisi semakin terasa ketika jam pulang sekolah. Pengendara mobil bahkan harus berhenti, mundur, atau menunggu kendaraan dari arah berlawanan melintas lebih dulu.

BACA JUGA:Arus Deras, Jembatan Muara Dua Ambruk, Anggota Polisi dan TNI Nyaris Tewas

BACA JUGA:Oknum ASN Lapas Muara Dua OKU Selatan Gelapkan 2 Motor Warga, Orang Tua Lepas Tangan

 

Sebelumnya, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru telah meninjau langsung Jembatan Muara Dua yang roboh. Saat itu, muncul rencana pembangunan kembali melalui APBD Provinsi Sumatera Selatan maupun Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK).

 

Namun, rencana tersebut belum terlaksana karena kendala anggaran.

 

Wakil Ketua II DPRD Kota Prabumulih Ir H Dipe Anom mengatakan persoalan anggaran menjadi kendala utama. Menurut dia, kemampuan keuangan daerah maupun provinsi saat ini terbatas.

 

“Sekarang ini persoalannya anggaran. Kita tidak bisa juga berharap banyak dengan provinsi, karena sejauh ini BKBK tahun 2026 ini provinsi idakdo melaksanakan,” ujar Dipe.

BACA JUGA:Oknum Guru Perempuan di Palembang yang Gelapkan Uang THR Rp75,5 Juta Divonis Bersalah

BACA JUGA:Kurs Rupiah Hari Ini: Dolar AS Menguat Usai The Fed Naikkan Suku Bunga

 

Politisi PDI Perjuangan itu mendorong Pemkot Prabumulih kembali mengusulkan pembangunan permanen Jembatan Muara Dua kepada pemerintah pusat melalui kementerian terkait.

 

“Karena sebagian besar dana infrastruktur kan ditarik ke pusat ke kementerian, tinggal lagi melobi pemerintah pusat harus maksimal. Karena mengandalkan APBD kita tidak bisa, apalagi nilainya cukup besar,” pungkasnya.

 

Bagi warga, pembangunan jembatan permanen bukan sekadar proyek infrastruktur. Akses tersebut menyangkut mobilitas harian, pendidikan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat.