BACAKORAN.CO – Pemerintah Kabupaten Muara Enim memproyeksikan defisit Rp300,28 miliar dalam Perubahan APBD 2026.

Defisit terjadi karena pendapatan daerah ditargetkan Rp2,286 triliun, sementara belanja daerah mencapai Rp2,587 triliun. Selisih tersebut ditutup melalui pembiayaan netto.

Plt Bupati Muara Enim Hj Sumarni menyampaikan proyeksi itu saat menyerahkan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2026 kepada Ketua DPRD Muara Enim Deddy Arianto SPd di Ruang Rapat Badan Anggaran, Jumat (25/9).

“Untuk menutup defisit tersebut, pemerintah daerah merencanakan pembiayaan netto sebesar Rp300,28 miliar,” jelas Sumarni.

BACA JUGA:Kebijakan Baru APBD 30% Pegawai, Ribuan PPPK Hadapi Risiko Dirumahkan, Kok Bisa?

BACA JUGA:Komisi V DPR Soroti Minimnya APBD dalam Penanganan Banjir Sumatera

Pembiayaan netto tersebut berasal dari penerimaan pembiayaan Rp308,75 miliar, setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan Rp8,46 miliar. Dengan skema tersebut, SiLPA pada Perubahan APBD 2026 direncanakan Rp0.

Tekanan utama terlihat dari sisi pendapatan. Dalam Perubahan APBD 2026, pendapatan daerah turun Rp383,63 miliar atau 14,36 persen dibandingkan APBD induk. Semula pendapatan ditargetkan Rp2,670 triliun, kemudian turun menjadi Rp2,286 triliun.

Penurunan terbesar terjadi pada pendapatan transfer. Pos tersebut turun Rp368,29 miliar atau 16,73 persen, dari Rp2,201 triliun menjadi Rp1,832 triliun.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah juga turun Rp19,93 miliar atau 64,53 persen, dari Rp30,89 miliar menjadi Rp10,95 miliar.

BACA JUGA:Jadwal Live Indonesia vs Singapura, John Herdman: Pemain Siap Tempur di FIFA ASEAN Cup 2026

BACA JUGA:Rumah di Martapura Terbakar Hebat, Polisi Selidiki Dugaan Penyimpanan BBM

Di tengah penurunan tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru naik Rp4,60 miliar atau 1,05 persen. PAD diproyeksikan mencapai Rp443,17 miliar, dibandingkan APBD induk sebesar Rp438,57 miliar.

Dari sisi belanja, pemerintah daerah juga melakukan penyesuaian. Belanja daerah dalam Perubahan APBD 2026 ditargetkan Rp2,587 triliun, turun Rp562,92 miliar atau 17,87 persen dari APBD induk sebesar Rp3,150 triliun.

Belanja operasi turun Rp103,89 miliar atau 4,59 persen, dari sekitar Rp2,263 triliun menjadi Rp2,159 triliun.

Pemangkasan paling besar terjadi pada belanja modal. Pos ini turun Rp377,19 miliar atau 70,13 persen, dari Rp537,81 miliar menjadi hanya Rp160,62 miliar.

BACA JUGA:Belum Digunakan, Gedung Kopdes Merah Putih Rawa Banda Rusak Disapu Angin, Langsung Diperbaiki

BACA JUGA:Sehidup Semati di Karang Agung, Suami Susul Istri di Hari yang Sama

Belanja tidak terduga turun Rp7,30 miliar, dari sekitar Rp15,00 miliar menjadi Rp7,70 miliar. Sementara belanja transfer turun Rp74,52 miliar atau 22,29 persen, dari sekitar Rp334,37 miliar menjadi Rp259,85 miliar.

Sumarni mengatakan perubahan anggaran dilakukan karena perkembangan kondisi daerah tidak lagi sesuai dengan asumsi awal KUA. Perubahan mencakup proyeksi pendapatan, sumber dan penggunaan pembiayaan, serta pergeseran anggaran antarorganisasi, program, kegiatan, subkegiatan, dan jenis belanja.

Rancangan Perubahan KUA dan PPAS 2026 mengacu pada Perubahan RKPD Kabupaten Muara Enim yang ditetapkan 24 September 2026 dan menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI).

Selanjutnya, rancangan tersebut akan dibahas bersama DPRD Muara Enim sebagai bahan penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2026.