Hal ini menjadi dasar kuat bagi KKP untuk menindak proyek tersebut demi menjaga aturan dan tata kelola pemanfaatan laut yang baik.
BACA JUGA:Pagar Laut di Tangerang, Menteri KKP Sempat Pikir itu adalah Penangkaran Kerang: Ternyata Bukan
BACA JUGA:Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono Ungkap Sertifikat HGB di Pagar Laut Tanggerang
Masalah pagar laut ini mencuat karena menyangkut pemanfaatan ruang laut yang berdampak pada lingkungan dan masyarakat sekitar.
Selain itu, izin yang belum lengkap juga menjadi perhatian utama, mengingat pentingnya transparansi dan legalitas dalam pelaksanaan proyek besar seperti ini.
Dengan potensi pembentukan Pansus, Komisi IV DPR RI menunjukkan keseriusannya dalam menangani isu pagar laut ini.
Keputusan mereka diharapkan mampu memberikan solusi yang adil bagi semua pihak, sekaligus menjaga kelestarian sumber daya kelautan di wilayah tersebut.
BACA JUGA:Viral! Kades Kohod Diduga yang Perintahkan Bangun Pagar Laut, Ini Klarifikasinya
BACA JUGA:KKP Menyangkan Tindakan TNI AL yang Melakukan Pembongkaran Pagar Laut Tanggerang, Ini Alasannya
Rencana rapat dan investigasi lanjutan ini patut dinantikan hasilnya, terutama bagi masyarakat yang terdampak langsung oleh proyek pagar laut diBekasi dan Tangerang.
