"Melihat situasi dan kondisi tadi, Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa berjalan kembali sambil kemudian pengecer itu dijadikan sub pangkalan, administrasi segala macamnya bisa sambil berjalan saja," ujar Dasco.
Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto akhirnya turun tangan menyelesaikan polemik distribusi gas LPG 3 Kg yang sempat bikin masyarakat resah.
Ia langsung menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia untuk mengaktifkan kembali pengecer per hari ini, Selasa, 4 Februari 2025.
Masalah ini mencuat setelah perubahan pola distribusi gas melon yang diterapkan Kementerian ESDM justru menimbulkan gejolak di lapangan.
Akibatnya, banyak masyarakat kesulitan mendapatkan gas LPG 3 Kg dengan harga wajar. Situasi ini pun mendapat perhatian serius dari Presiden Prabowo dan DPR RI.
BACA JUGA:Telan Korban Jiwa, Diduga Lelah Mengantri Gas LPG 3 Kg, Ibu di Pamulang Meninggal Dunia!
Wakil Ketua DPR RI, Dasco, mengungkapkan bahwa pihaknya langsung berkomunikasi dengan Presiden Prabowo pada Senin malam, 3 Februari 2025.
Dalam diskusi tersebut, mereka membahas dampak kebijakan baru yang justru mempersulit akses masyarakat terhadap gas subsidi.
"Setelah berkomunikasi dengan Presiden Prabowo, beliau langsung menginstruksikan Kementerian ESDM untuk kembali mengaktifkan pengecer agar bisa berjualan seperti biasa mulai hari ini," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
Presiden juga meminta agar Kementerian ESDM segera mengurus proses administrasi untuk menjadikan pengecer sebagai sub-pangkalan.
BACA JUGA:Bahlil Dikecam! Kebijakan Gas LPG 3Kg Bikin Rakyat Harus Antri Tanpa Mekanisme Jelas
BACA JUGA:Gegar Gas LPG 3 kg Langka, Ibu-Ibu di Lebak Beralih ke Tungku Kayu
Tujuannya, agar harga jual gas LPG 3 Kg di masyarakat tetap terkendali dan tidak terlalu mahal.
“Jadi nanti pengecer akan dijadikan sub-pangkalan dengan harga yang ditentukan, supaya masyarakat tetap bisa beli dengan harga yang wajar,” jelasnya.
Menariknya, Dasco menegaskan bahwa kebijakan pembatasan pengecer ini bukan berasal dari Presiden Prabowo.
