Demonstrasi 'Indonesia Gelap' di Makassar, Blokade Jalan, Soroti Kebijakan Prabowo-Gibran

Senin 17 Feb 2025 - 19:22 WIB
Reporter : Melly
Editor : Melly

BACAKORAN.CO - Aksi demonstrasi bertajuk 'Indonesia Gelap' yang digelar oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Makassar, Sulawesi Selatan, memicu kemacetan panjang pada Senin (17/2/2025).

Massa memblokade jalur Trans-Sulawesi dengan membakar ban bekas dan menahan mobil bak terbuka sebagai mimbar orasi di perempatan Jalan Perintis Kemerdekaan.

Ketua HMI Cabang Makassar Timur, Muhammad Zulfikar Ridha menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk protes terhadap berbagai permasalahan yang muncul di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Ia juga menilai bahwa kebijakan Presiden Joko Widodo selama 10 tahun terakhir turut berpengaruh terhadap kondisi saat ini.

BACA JUGA:Demonstrasi di Papua Tolak Program Makan Bergizi Gratis, Tuntut Pendidikan Gratis: Kami Mampu Bertahan Hidup!

BACA JUGA:Profil dan Perjalanan Karir Kim Sae Ron Aktris Asal Korea yang Ditemukan Meninggal Dunia di Rumahnya!

" Aksi damai hari ini untuk menyikapi persoalan yang terjadi, khususnya adili Jokowi. 10 tahun terakhir ini kebijakan yang hadir di masa Jokowi akan berimbas pada rezim Prabowo-Gibran, sehingga hal ini harus disikapi," kata Ridha. Dilansir dari Cnnindonesia.com (17/02/25).

Selain menyoroti kebijakan pemerintahan, massa HMI juga menyuarakan penolakan terhadap efisiensi anggaran di sektor pendidikan yang dianggap akan semakin memberatkan mahasiswa.

"Tolak efisiensi anggaran pendidikan, kemudian menolak pengambilalihan lahan rakyat, tolak pendidikan berbasis PTN-BH," jelasnya.

"Reshuffle kabinet Prabowo-Gibran yang tidak prorakyat dan meminta Prabowo untuk menegaskan tentang pemindahan ibu kota," ujar Ridha.

BACA JUGA:Skandal Perselingkuhan ASN, Pegawai Imigrasi Kepergok Berduaan di Mobil, Pasangan Sah Murka Hancurkan Kaca

BACA JUGA:Indonesia Sudah Merdeka, Alasan Untuk Jaga Diri Pemuda Asal Jambi Selipkan Senpi di Pinggang

Tuntutan utama mereka antara lain:

- Menolak pemangkasan anggaran pendidikan

- Menolak pengambilalihan lahan rakyat

- Menolak sistem Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH)

Kategori :