Ia juga menjelaskan bahwa kasus ini cukup rumit karena menyangkut dua lembaga besar: Kementerian Kesehatan dan institusi pendidikan.
BACA JUGA:Selain Pelecehan Seksual, Kedokteran UNPAD Terungkap Ada Skandal Kekerasan Fisik Sampai Main Kaki
“Kalau yang pelakunya pegawai kita, gampang, bisa langsung ditindak. Tapi ini murid fakultas kedokteran yang belajar di rumah sakit kita. Jadi perlu kerja sama dua pihak,” jelasnya.
Menurut Budi, sering kali saat muncul masalah seperti ini, kampus dan rumah sakit malah saling lempar tanggung jawab.
Karena itu, ia berencana bertemu langsung dengan Rektor Unpad untuk menyelesaikan persoalan ini secara tuntas.
“Saya akan ngobrol langsung sama Rektor Unpad minggu ini. Kita harus duduk bareng dan cari akar masalahnya. Apakah SOP-nya sudah benar? Atau justru ada celah yang dimanfaatkan?” katanya.
Ia menekankan, evaluasi harus dilakukan dari hulu ke hilir mulai dari sistem pengawasan obat hingga tata kelola pendidikan kedokteran di rumah sakit.
Meskipun program residensi di RSHS dibekukan, Budi memastikan bahwa proses belajar para PPDS tetap bisa berjalan.
“Belajar nggak harus di satu rumah sakit. Mereka bisa pindah dulu ke rumah sakit lain. Tapi RSHS kita evaluasi dulu sampai tuntas,” tuturnya.
Langkah ini dilakukan agar kejadian serupa nggak terulang dan sistem pengawasan rumah sakit bisa lebih ketat.
BACA JUGA:Syok! Priguna Anugerah Dokter PPDS Anestesi Akui Punya Fetish Orang Pingsan, Polisi: Diakui Sendiri
“Saya butuh waktu satu bulan untuk benar-benar mengecek semua celah. Nanti baru bisa kita ambil tindakan tegas,” pungkasnya.
