“Jika ada pejabat yang tetap memaksakan tambang di sana, itu artinya mereka sedang melawan presiden dan mengkhianati konstitusi,” tegasnya.
BACA JUGA:Pemerintah Cabut Izin 4 Tambang Nikel di Raja Ampat: Demi Lingkungan atau Ada yang Disembunyikan?
BACA JUGA:Izin Tambang di Raja Ampat Dipertanyakan, Menteri LH Tinjau Kembali 4 Perusahaan Nikel
Lebih lanjut, Rieke meminta Presiden Prabowo untuk tidak berhenti pada pencabutan empat IUP saja.
Ia mendorong evaluasi menyeluruh terhadap seluruh izin pertambangan yang dikeluarkan, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
“Ini momentum emas untuk membongkar sindikat mafia IUP. Jangan tebang pilih!” katanya.
Ia juga berharap para menteri di Kabinet Indonesia Maju turut memiliki pemahaman yang sama dalam menjaga pulau kecil sebagai bagian tak terpisahkan dari sejarah dan masa depan bangsa.
BACA JUGA:2 Pencuri Motor Meresahkan Warga Diringkus Unit Reskrim Polsek Cambai, 1 Tersangka Ditembak
BACA JUGA:Gubernur Lampung Haramkan Komite Sekolah Pungut Iuran ke Wali Siswa, Sumsel Kapan?
Dukungan Rieke Diah Pitaloka terhadap pencabutan IUP di Raja Ampat menjadi sinyal kuat bahwa masyarakat dan parlemen menginginkan pemerintah bertindak lebih berani dalam menertibkan eksploitasi sumber daya alam.
Pulau-pulau kecil harus dilindungi, bukan dijual ke tangan para pemodal tambang.
Evaluasi besar-besaran terhadap izin tambang di kawasan sensitif pun kini menjadi tuntutan publik.
