Namun selama hampir dua dekade, aturan ini tidak pernah benar-benar diberlakukan.
Baru kali ini, di bawah kepemimpinan Hun Manet, undang-undang itu akan diaktifkan sebagai bagian dari strategi pertahanan nasional.
BACA JUGA:Rekam Jejak Kang Seo Ha, Aktris Muda Korea Meninggal Dunia Setelah Berjuang Melawan Kanker
BACA JUGA:Penantian Berakhir: TNI AL Temukan Bangkai KMP Tunu Pratama Jaya di Dasar Selat Bali!
“Mulai 2026, undang-undang wajib militer akan berlaku. Ini bukan hanya soal kesiapan perang, tapi juga soal kedisiplinan nasional,” tegas Hun Manet.
Tujuan Wajib Militer Kamboja
Pemerintah menyebut, tujuan penerapan wajib militer bukan semata mempersiapkan diri untuk konflik bersenjata. Wajib militer diharapkan mampu:
-
Meningkatkan kesiapsiagaan nasional
-
Memberikan pelatihan keterampilan dasar dan kedisiplinan bagi generasi muda
-
Menumbuhkan semangat bela negara
BACA JUGA:Prabowo Izinkan Rumah Sakit Asing Buka Cabang di Indonesia, Ini Alasannya!
BACA JUGA:Jumat Tak Ikut Apel, Minggu Tak Piket, Senin Honorer Damkar OKI Ditemukan Tewas Tergantung
Pengamat politik di Asia Tenggara menilai langkah Kamboja ini bisa berdampak luas.
Selain memicu reaksi dari Thailand, kebijakan wajib militer ini bisa menjadi preseden bagi negara-negara lain yang tengah menghadapi tantangan keamanan serupa.
Beberapa analis juga menyebut, reformasi militer ini bisa memperkuat posisi Kamboja di ASEAN sebagai negara yang lebih siap dalam menghadapi ketidakpastian geopolitik regional.
Wajib militer di Kamboja yang akan diberlakukan mulai 2026 adalah babak baru dalam kebijakan pertahanan negara itu.
BACA JUGA:Bawa Jenazah dari Palembang ke Jambi, Mobil Ini Tiba-tiba Remnya Keras Lalu Tabrak Tiang Listrik
