BACAKORAN.CO - Kamboja akan mengambil langkah besar dalam reformasi pertahanannya.
Perdana Menteri Hun Manet mengumumkan bahwa pemerintah akan mulai menerapkan wajib militer pada tahun 2026.
Kebijakan ini muncul sebagai respons atas meningkatnya ketegangan dengan negara tetangganya, Thailand, yang memanas sejak beberapa bulan terakhir.
Dalam pernyataan resminya pada Senin (14/7/2025), seperti dikutip dari kantor berita AFP, PM Hun Manet menyebut bahwa insiden perbatasan dan bentrokan yang menewaskan seorang prajurit Kamboja menjadi "peringatan penting" bagi negaranya.
BACA JUGA:Susah Cari Kerja, Warga Bekasi Ini Nekat Jadi Admin Judol di Kamboja, Endingnya Nyesek Banget!
BACA JUGA:Rawan TPPO, Pemerintah Tegas Larang WNI Kerja ke Kamboja, Myanmar Bahkan Thailand: Ilegal!
“Episode konfrontasi ini adalah pelajaran besar bagi kita. Ini saatnya kita meninjau ulang dan membenahi struktur militer nasional kita,” ujar Hun Manet dalam acara resmi di Pusat Pelatihan Gendarmerie Kerajaan di Provinsi Kampong Chhnang, Kamboja tengah.
Hubungan diplomatik antara Kamboja dan Thailand memburuk sejak Mei 2025 akibat konflik wilayah perbatasan yang sudah lama tidak terselesaikan.
Situasi semakin memanas ketika bentrokan lintas batas menewaskan seorang tentara dari pihak Kamboja.
Meski kedua negara selama ini menjalin kerja sama di bidang perdagangan dan pariwisata, konflik wilayah seperti di area Kuil Preah Vihear terus menjadi sumber gesekan berkepanjangan.
BACA JUGA:Gegara Ini, Jerman Bikin Wajib Militer Model Baru, Seperti Apa?
BACA JUGA:Chevron Siap Comeback ke RI, Ini Daftar Blok yang Ditawarkan!
PM Hun Manet pun menyatakan bahwa keamanan nasional tak boleh lagi disepelekan.
Sebenarnya, UU Wajib Militer di Kamboja sudah ada sejak tahun 2006.
Undang-undang tersebut mewajibkan warga berusia 18 hingga 30 tahun untuk mengikuti pelatihan militer selama 18 bulan.
