BACAKORAN.CO - Isu kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menjadi sorotan tajam publik sepanjang Agustus 2025.
Ramainya perbincangan di media sosial berujung pada demonstrasi besar-besaran yang digelar pada Rabu, 13 Agustus 2025.
Aksi tersebut bukan hanya dipicu oleh kebijakan pajak yang dianggap memberatkan, tetapi juga oleh sederet keputusan kontroversial dari Bupati Pati, Sudewo.
Sejak menjabat pada 20 Februari 2020, Sudewo dikenal sebagai politikus Partai Gerindra yang disebut-sebut memiliki kekayaan fantastis.
BACA JUGA:Tolak Mundur dari Jabatan, DPRD akan Bentuk Pansus Pemakzulan Bupati Pati Sudewo!
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diperbarui April 2025, total kekayaannya mencapai Rp31,5 miliar.
Angka ini memicu rasa penasaran publik, yang kemudian menelusuri rekam jejak dan berbagai kebijakan yang telah ia keluarkan selama menjabat.
Salah satu kebijakan paling kontroversial adalah kenaikan PBB-P2 hingga 250 persen.
Keputusan ini diambil dalam pertemuan bersama para camat dan anggota Paguyuban Solidaritas Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Pati (Pasopati) pada 18 Mei 2025.
BACA JUGA:Baru 10 Menit Terbang, Pesawat Jusuf Kalla Terpaksa Balik! Gegara Burung Masuk Mesin
Sudewo berdalih bahwa PBB-P2 di Pati belum pernah naik selama 14 tahun terakhir, sehingga kenaikan dianggap sebagai langkah pembaruan.
Namun, masyarakat menilai kebijakan tersebut tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi warga dan justru menambah beban hidup.
Alih-alih meredam gejolak, Sudewo justru menyulut emosi warga dengan pernyataan yang dianggap arogan.
