“Guru itu beban negara, dosen juga harus diukur kinerjanya. Banyak di media sosial saya selalu mengatakan, oh menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya nggak besar.” kata Sri Mulyani.
Pernyataan tersebut langsung menjadi bola panas.
BACA JUGA:Heboh! Lumpur Misterius Menyembur di Jalur Pantura Indramayu, Warga Panik & Lalu Lintas Lumpuh
BACA JUGA:Kampung Tongkol! Sudut Jakarta yang Tak Pernah Siang
Banyak warganet menilai pernyataan itu kurang sensitif, sementara sebagian lain mempertanyakan arah kebijakan pemerintah dalam dunia pendidikan.
Tidak heran jika Viral Ucapan Sri Mulyani Sebut Guru Beban Negara masih terus diperbincangkan.
Tantangan Negara dalam Mensejahterakan Guru
“Ini juga salah satu tantangan bagi keuangan negara. Apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi," lanjut Sri Mulyani.
BACA JUGA:Kebakaran Sumur Minyak di Blora: 2 Tewas, Warga Mengungsi
BACA JUGA:Geram! Gaji DPR RI Disebut Rp3 Juta Per Hari, Publik Ramai Bandingkan dengan UMR
Ucapan ini membuka ruang diskusi lebih luas.
Apakah pemerintah akan melibatkan pihak swasta dalam pendanaan pendidikan? Jika iya, maka konsekuensinya bisa sangat besar bagi akses pendidikan di Indonesia.
Menurut pengamat pendidikan dari Universitas Muhammadiyah Surabaya, Sri Lestari, pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kesejahteraan guru dan dosen masih belum menjadi prioritas utama.
Ia menilai, jika arah kebijakan mengarah pada privatisasi, akan ada risiko ketimpangan antara universitas besar dan kampus daerah.
BACA JUGA:Anggota Drum Band di Muaro Jambi Nangis Batal Tampil Gegara Panitia Putar Lagu Ultah untuk Camat
Risiko Privatisasi Pendidikan
Sri Lestari menjelaskan bahwa di negara lain memang ada model pendanaan riset dari swasta.
