Namun di Indonesia model ini berpotensi menimbulkan kesenjangan.
Universitas besar bisa lebih mudah mendapat dukungan, sementara perguruan tinggi di daerah bisa semakin tertinggal.
“Dosen di Indonesia tidak hanya menjalankan penelitian, tetapi juga pengajaran dan pengabdian masyarakat, ditambah beban administratif yang besar. Pertanyaannya, apakah indikator kinerja yang selama ini digunakan sudah adil, transparan, dan tidak memberatkan?” ungkap Tari.
BACA JUGA:Kandungan Tak Sesuai Label, Ini Daftar 21 Produk Kosmetik yang Izin Edarnya Dicabut BPOM!
BACA JUGA:PNS Gigit Jari! Sri Mulyani Tegaskan Gaji Tak Naik di 2026, APBN Difokuskan untuk Ini!
Dari sini terlihat jelas bahwa Viral Ucapan Sri Mulyani Sebut Guru Beban Negara bukan sekadar isu gaji.
Lebih dari itu, ini menyentuh sistem pendidikan secara keseluruhan, termasuk model pembiayaan, distribusi keadilan, serta beban kerja yang dipikul dosen maupun guru.
Jika benar privatisasi pendidikan makin diperluas, risiko lain adalah meningkatnya biaya pendidikan.
Hal ini bisa membuat masyarakat menengah ke bawah semakin sulit mendapatkan akses.
BACA JUGA:Heboh! Video Robek Bendera Merah Putih Pakai Cutter, Siswa MAN 1 Padang Gagal Ujian
BACA JUGA:Ngeri! Besi Pembatas Tembus Kabin 2 Bus di Tol Brebes KM 264, Penyebabnya?
Contoh nyata terlihat dari kebijakan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) yang cenderung mendorong universitas menerima mahasiswa lebih banyak dari kapasitas.
Kondisi tersebut membuat dosen semakin fokus pada pengajaran, sehingga waktu untuk penelitian maupun pengabdian masyarakat makin berkurang.
Di sinilah Viral Ucapan Sri Mulyani Sebut Guru Beban Negara kembali menegaskan pentingnya evaluasi kebijakan pendidikan nasional.
Gaji Guru dan Dosen Masih Rendah
Tari menegaskan bahwa gaji dosen dan guru di Indonesia relatif rendah dibandingkan negara lain meski beban kerjanya berat.
Persoalan ini bukan semata soal siapa yang membayar gaji, melainkan soal penempatan pendidikan sebagai pondasi pembangunan sumber daya manusia.
