Ia menekankan bahwa setiap tanda kehormatan adalah amanah untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, terlebih di tengah kondisi ekonomi yang masih penuh gejolak.
“Penghargaan ini merupakan amanah untuk rakyat. Tentunya atas nama DPR, kami akan terus memastikan mendengarkan aspirasi maupun masukan dan kritik dari masyarakat serta terus memperbaiki apa yang masih dianggap kurang,” tambahnya.
BACA JUGA:Sahroni Tanggapi Seruan Bubarkan DPR di Medsos: Itu Mental Orang Tolol Sedunia!
Gedung DPR Dikepung Massa, Tuntutan Menggema
Sementara prosesi penghargaan berlangsung megah di pusat kekuasaan, suasana berbeda terjadi di depan Gedung DPR/MPR.
Berbagai kelompok masyarakat menggelar aksi demonstrasi menuntut pengesahan RUU Perampasan Aset, penurunan gaji dan tunjangan anggota DPR, serta isu-isu sosial lainnya yang dianggap mendesak.
Massa aksi menyuarakan keresahan publik terhadap ketimpangan dan lambannya respons legislatif terhadap tuntutan rakyat.
Demonstrasi ini berlangsung damai, namun intensitasnya cukup tinggi, mencerminkan ketegangan antara aspirasi publik dan elit politik.
Respons Puan Maharani
BACA JUGA:Anggota DPR Minta KAI Sediakan Gerbong Kereta Khusus Perokok, Begini Respons Pihak PT KAI
Menanggapi situasi tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bahwa demonstrasi merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara.
Ia menekankan pentingnya menjaga etika dalam menyampaikan pendapat.
Pernyataan ini menuai beragam reaksi dari publik, terutama di media sosial, di mana banyak netizen menyoroti kontras antara penghargaan yang diberikan kepada pejabat dan tuntutan rakyat yang belum direspons secara konkret.
Netizen Soroti Kontras Elit dan Rakyat
Di berbagai platform media sosial, warganet menyoroti momen ini sebagai simbol ketimpangan antara elit politik dan masyarakat.
Banyak yang mempertanyakan urgensi pemberian tanda kehormatan di tengah gelombang protes yang menuntut keadilan sosial.
"Alamak najisnyeee."
