Gelombang penolakan terhadap Sudewo sebenarnya sudah lama bergulir.
Pada 13 Agustus lalu, ribuan warga Pati menggelar demo besar-besaran akibat kebijakan kontroversialnya, termasuk kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen.
Termasuk pemecatan sejumlah pegawai RSUD.
Aksi itu bahkan menarik perhatian Istana Presiden.
BACA JUGA:Heboh, Penggeledahan Rumah Immanuel Ebenezer, 4 Hape Ditemukan KPK di Plafon, Sengaja Disembunyikan?
BACA JUGA:Macan Tutul Masuk Balai Desa Kuningan, Siap Dilepasliarkan ke Gunung Ciremai
Sebagai buntut, DPRD Pati langsung menggunakan hak angket dan membentuk pansus untuk menindaklanjuti tuntutan pemakzulan Sudewo.
Kategori :