BACAKORAN.CO - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengungkap dugaan praktik korupsi yang melibatkan oknum di Kementerian Agama (Kemenag), kali ini terkait penyalahgunaan kuota haji khusus tahun 2024.
Dalam penyelidikan yang terus bergulir, KPK menduga adanya pegawai Kemenag yang menawarkan kuota haji khusus kepada Khalid Zeed Abdullah Basalamah, pemilik biro perjalanan PT Zahra Oto Mandiri atau dikenal dengan nama Uhud Tour.
Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa Khalid dan sejumlah jemaahnya awalnya telah mendaftarkan diri untuk berangkat haji menggunakan visa furoda, jalur non-kuota yang langsung diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi.
Namun, situasi berubah ketika seorang pegawai Kemenag mendekati Khalid dan menyarankan agar ia dan para jemaahnya menggunakan kuota haji khusus yang disebut-sebut sebagai jalur resmi.
BACA JUGA:Viral! Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo Ngaku Rampok Uang Negara, Publik Geram dan Desak Sanksi Tegas
“Oknum dari Kementerian Agama menyampaikan kepada Ustaz Khalid, ‘Ustaz, ini pakai kuota haji khusus saja, ini resmi,’” ujar Asep dalam keterangannya pada Jumat, 19 September 2025.
Tak berhenti di situ, sang oknum juga menjanjikan bahwa keberangkatan bisa dilakukan di tahun yang sama, tanpa harus menunggu antrean panjang seperti biasanya.
Namun, ada syarat yang menyertai: Khalid diminta membayar uang percepatan agar kuota tersebut bisa segera diproses.
“Besaran uang percepatan yang diminta sekitar US$2.400 per kuota,” jelas Asep.
BACA JUGA:Heboh, Philo Paz Mantan Azizah Salsha Dikabarkan Sudah Memiliki Anak, Wanita Ini Jadi Sorotan!
Merespons tawaran tersebut, Khalid pun menghimpun dana dari para jemaah yang telah mendaftar.
Uang tersebut kemudian diserahkan kepada oknum Kemenag yang menjanjikan keberangkatan cepat.
“Dikumpulkanlah uang itu oleh Ustaz KB, lalu diserahkan kepada oknum,” lanjut Asep.
