“Mulai dari perizinan hingga standarisasi pengelolaan makanan harus kita cek. Kalau memang belum layak, ya kita lakukan perbaikan. Khusus dapur di Cipongkor ini kita tutup dulu untuk investigasi,” ujarnya.
Tidak hanya itu, pemkab Bandung Barat juga akan evaluasi secara menyeluruh 85 dapur lainnya yang ada di wilayah Bandung Barat, karena seluruhnya belum memiliki sertifikasi sehat.
“Semuanya tetap kita evaluasi karena data yang saya dapat, 85 dapur memang masih belum memiliki sertifikasi. Yang kita stop saat ini baru dapur di Cipongkor,” kata Jeje.
Sebelumnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi andalan Presiden Prabowo Subianto kembali menuai sorotan.
Realisasi serapan anggarannya berjalan lambat, sementara kasus keracunan siswa penerima MBG terus bermunculan di sejumlah daerah.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bahkan mengancam akan mengalihkan anggaran MBG yang tidak terserap ke program bantuan sosial (bansos) berupa beras 10 kilogram untuk masyarakat miskin.
“Kalau ditemukan masih nganggur, kita bantu secepatnya supaya terpakai. Tapi kalau tidak bisa juga, kita ambil duitnya. Kan begitu, fair kan. Karena daripada nganggur duitnya, saya juga harus bayar bunga. Jadi saya alihkan ke tempat lain yang lebih siap,” kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (19/9), dikutip dari CNN Indonesia.
Hingga awal September 2025, penyerapan anggaran MBG baru mencapai Rp13,2 triliun dengan penerima manfaat sekitar 22 juta orang.
BACA JUGA:Giliran Jabatan Wakil Wali Kota Prabumulih Franky Nasril Disorot Massa
BACA JUGA:Makan Bergizi Gratis di Prabumulih Sasar Ibu Hamil, Menyusui dan Balita
Angka tersebut hanya 18,6 persen dari total pagu Rp71 triliun, jauh dari target yang diharapkan pemerintah.
Purbaya menegaskan, setiap rupiah anggaran harus memberi dampak langsung pada masyarakat dan perekonomian.
Karena itu, jika penyaluran MBG terus tersendat, sebagian dana akan dialihkan ke bansos beras yang dinilai lebih siap dan langsung menyentuh kelompok miskin.
DPR Desak Pengelolaan MBG Diserahkan ke Sekolah
