Di sisi lain, masalah keamanan pangan dalam program MBG makin jadi perhatian publik.
BACA JUGA:Dilaporkan Hilang Oleh Warga, Bupati Buton Klarifikasi Sebut Dinas ke Kota 20 Hari!
BACA JUGA:Negara Barat Akui Kedaulatan Palestina, Hamas Desak PBB untuk Sanksi Hukum Israel!
Wakil Ketua Komisi IX DPR, Yahya Zaini, mendesak agar pelaksanaan MBG diserahkan langsung kepada pihak sekolah.
“Mengingat banyaknya kasus keracunan, perlu dipikirkan alternatif agar MBG dikelola sekolah bersama komite sekolah,” ujar Yahya kepada wartawan, Senin (22/9), dikutip dari Tempo.co.
Menurutnya, sekolah lebih memahami kebutuhan dan selera siswa, sehingga makanan yang disajikan bisa lebih higienis, segar, dan sesuai.
“Akan lebih terjamin higienitas dan keamanannya serta sesuai selera anak-anak sekolah. Mereka sudah paham selera anak-anak sekolahnya,” imbuh Yahya.
Sejak Januari hingga September 2025, tercatat 5.626 kasus keracunan akibat MBG di 17 provinsi.
BACA JUGA:Siaga! Daftar Daerah Bakal Dihantam Hujan Deras dan Petir Sepekan ke Depan!
BACA JUGA:Jangan Keliru, Ini Penjelasan Mengapa Gerhana Matahari 21 September 2025 Tak Terlihat di Indonesia
Kasus terbaru terjadi di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, di mana 230 siswa mengalami mual dan muntah usai menyantap menu MBG.
Politikus Partai Golkar itu juga menyoroti rendahnya serapan anggaran.
Meski pemerintah mengklaim MBG telah berjalan di 38 provinsi dengan 22 juta penerima manfaat, angka serapan yang hanya 18,6 persen dinilai mencerminkan buruknya tata kelola di lapangan.
DPR pun mendesak pemerintah memperbaiki mekanisme pelaporan, membuka kanal pengaduan publik, dan memastikan akuntabilitas belanja negara.
Tujuannya agar hak anak untuk memperoleh makanan bergizi dan aman benar-benar terpenuhi.
BACA JUGA:Pemeran Superhero Marvel Ini Serukan Boikot Disney Plus, Ada Apa?
