ICW menilai lemahnya pengawasan membuat kasus keracunan terus berulang.
4. JPPI
Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menyebut akar persoalan bukan hanya pada dapur penyedia makanan tapi juga sistem yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN).
"Saatnya untuk dihentikan sekarang juga, lakukan evaluasi total," tegas Ubaid.
Menurut JPPI, transparansi anggaran MBG juga dipertanyakan terutama karena program ini menyedot dana Rp71 triliun di tahun anggaran 2026.
5. Desakan dari Lembaga Kesehatan & Konsumen
Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak (GKIA) meminta pemerintah legowo menghentikan sementara MBG.
Mereka juga menuntut adanya kanal resmi pelaporan kasus keracunan agar korban bisa mendapat kepastian.
BACA JUGA:25 Siswa Keracunan Ikan Hiu Goreng dari Menu MBG di Ketapang, 3 Korban Masih Jalani Perawatan
6. Daerah & Mahasiswa Turut Bersuara
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menilai distribusi makanan yang terlambat menjadi penyebab keracunan di wilayahnya.
"Masaknya malam dan dimakan siswa siang hari. Ini harus menjadi bahan evaluasi," jelasnya.
Sementara itu, BEM KM UGM melancarkan kritik keras dengan aksi teatrikal.
Ketua BEM, Tiyo Ardianto, menyebut alokasi anggaran MBG justru mengorbankan masa depan pendidikan.
"Kalau presiden tidak mau evaluasi total, sebaiknya dibatalkan saja (MBG)," kata Tiyo.
BACA JUGA:Fakta Mengerikan! KSP Ungkap Dari 8.583 Dapur MBG, Cuma 34 yang Punya Sertifikat Higienis
7. YLKI
YLKI pun menegaskan hal serupa.
"Jika tidak dilakukan perbaikan secara serius dan komprehensif maka, MBG akan menjadi bom waktu penerima manfaat lainnya," tulis YLKI dalam keterangan resmi.
