BACAKORAN.CO - Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati pada Jumat (31/10/2025) berakhir panas dan penuh ketegangan.
Setelah dua bulan bekerja melalui Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket, DPRD memutuskan tidak memberikan rekomendasi pemakzulan kepada Bupati Pati, Sudewo.
Keputusan itu diambil dengan perbandingan enam fraksi menolak pemakzulan dan hanya satu fraksi mendukung agar Sudewo dilengserkan.
Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, menyampaikan bahwa hasil akhir sidang paripurna menunjukkan mayoritas fraksi menilai Sudewo cukup diberi kesempatan memperbaiki kinerja.
“Alhasil dari tujuh fraksi yang ada di DPRD, satu dari PDIP menginginkan karena melihat, memperhatikan, dan mendengarkan laporan Pansus, Fraksi PDIP mengendaki Bupati Pati dimakzulkan,” ujar Ali, dikutip dari Tempo.co.
BACA JUGA:Geger Didesak Lengser, Bupati Pati Sudewo Gagal Dimakzulkan, Ketua DPRD: Mohon Maaf
BACA JUGA:Kasus Korupsi DJKA, Bupati Sudewo Dicecar Pertanyaan dari KPK Soal Fee Proyek!
Ia menambahkan, “Yang menang adalah enam fraksi yang terdiri 36 orang anggota.”
Enam fraksi yang menolak pemakzulan terdiri dari Partai Gerindra, PPP, PKB, Demokrat, PKS, dan Golkar.
Mereka berpendapat bahwa keputusan Bupati Sudewo masih bisa diperbaiki melalui langkah pembenahan kebijakan.
Hasil sidang paripurna juga menetapkan rekomendasi resmi DPRD agar Bupati Sudewo melakukan evaluasi dan perbaikan dalam kinerja pemerintahannya ke depan.
Namun, keputusan DPRD tersebut langsung memicu gelombang kekecewaan di luar gedung dewan.
BACA JUGA:Bupati Pati Sudewo Diperiksa KPK Lagi! Diduga Terima Fee Proyek Jalur Kereta DJKA Triliunan
Massa yang tergabung dalam Masyarakat Pati Bersatu (MPB) sejak pagi memenuhi area Alun-alun Pati dan halaman kantor DPRD.
