Peristiwa itu menjadi salah satu pemicu DPRD membentuk Pansus Hak Angket untuk menyelidiki kebijakan Bupati Pati dan mengevaluasi kinerjanya secara menyeluruh.
Menanggapi hasil keputusan DPRD, Bupati Pati Sudewo yang hadir secara daring dalam rapat paripurna menyatakan apresiasinya terhadap proses yang telah berjalan.
BACA JUGA:Mendagri Tito Respons Angket Pemakzulan Bupati Sudewo: Bagimanapun Bupati Dipilih Rakyat
BACA JUGA:Daftar Panjang Masalah Sudewo: Bupati Pati Hadapi Tantangan Warga dan Isu Korupsi!
Ia menegaskan akan menjadikan hasil rapat tersebut sebagai bahan evaluasi bagi pemerintahannya.
“Itu merupakan masukan atau evaluasi untuk perbaikan kinerja ke depan dalam rangka ikhtiar kami untuk membangun Kabupaten Pati lebih baik dan lebih maju demi kesejahteraan masyarakat Pati,” ujar Sudewo, dikutip dari detikJateng.
Sudewo menyebut, pihaknya telah menyiapkan langkah-langkah untuk memperbaiki kebijakan dan meningkatkan pelayanan publik.
Ia juga menilai proses hak angket yang dilakukan DPRD sebagai bentuk pengawasan yang sah dalam sistem demokrasi daerah.
Sementara itu, Ketua DPRD Ali Badrudin menegaskan keputusan yang diambil bukan karena tekanan politik, melainkan hasil musyawarah dan voting terbuka antarfraksi.
BACA JUGA:Tolak Mundur dari Jabatan, DPRD akan Bentuk Pansus Pemakzulan Bupati Pati Sudewo!
BACA JUGA:Bupati Sudewo Menolak Mundur! Demo Ribuan Warga Dibalas Hak Angket DPRD
“Jadi hasil dari rapat paripurna hak angket yang dilanjutkan dengan paripurna hak menyatakan pendapat berupa rekomendasi perbaikan kinerja Bupati Pati ke depan,” ujarnya, dikutip dari detikJateng.
Meski Sudewo berhasil lolos dari ancaman pemakzulan, dinamika politik di Kabupaten Pati belum benar-benar reda.
Publik menilai DPRD belum mampu memenuhi harapan masyarakat yang kecewa terhadap kepemimpinan Bupati.
