BACAKORAN.CO - Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) selama ini menjadi andalan para petani dan pelaku UMKM untuk menjaga keberlangsungan usaha.
Namun, bencana alam yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat membuat banyak petani mengalami kesulitan serius dalam memenuhi kewajiban kredit.
Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah berencana melakukan hapus buku KUR petani terdampak bencana, dengan tetap menunggu skema resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Salah satu bank penyalur KUR, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), mengonfirmasi bahwa proses penghapusbukuan belum dapat langsung diterapkan.
BACA JUGA:Cek Estimasi Cicilan KUR BCA 2025 Plafon Rp100 Juta, Ini Cara Ajukan dan Tabel Angsurannya!
Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, menyebut pihaknya masih berkoordinasi intensif dengan OJK untuk mendata dan memverifikasi kondisi para nasabah penerima KUR yang terdampak bencana alam.
Menurut Anggoro, langkah utama yang tengah dilakukan saat ini adalah pendataan menyeluruh.
BSI bersama pemerintah daerah dan otoritas terkait berupaya memetakan seberapa besar dampak bencana terhadap usaha petani, mulai dari yang terdampak ringan hingga mengalami kerusakan parah.
Pendataan tersebut menjadi krusial karena tidak semua nasabah memiliki kondisi yang sama.
Ada petani yang masih mampu bangkit dengan dukungan restrukturisasi kredit, namun ada pula yang benar-benar tidak dapat melanjutkan usaha akibat kerusakan lahan dan fasilitas produksi.
Hasil pendataan inilah yang nantinya akan menjadi dasar apakah KUR petani tersebut masuk kategori restrukturisasi, penundaan kewajiban, atau hapus buku kredit.
BSI tidak menutup mata terhadap potensi kenaikan non-performing loan (NPL) atau kredit macet akibat bencana.
Anggoro mengakui bahwa kondisi ini hampir pasti berdampak terhadap rasio pembiayaan bermasalah, terutama di Aceh yang merupakan salah satu wilayah dengan dominasi bisnis BSI.
BACA JUGA:Purbaya Tunda Cukai Minuman Manis yang Diusulkan Sri Mulyani
