BACAKORAN.CO - Sering disebut dalam kasus korupsi besar eks menteri di eranya, Presiden ke 7 Jokowi tanggapi santai hal ini.
Jokowi mengakui namanya selalu disebut dalam kasus ini karena apa pun program kerja pasti dari kebijakan presiden.
"Iya, di setiap kasus pasti mengaitkan dengan nama saya. Karena apa pun program kerja-kerja menteri pasti dari kebijakan presiden, pasti dari arahan presiden, dan juga dari perintah-perintah presiden," kata Jokowi ditemui di kediaman Sumber, Banjarsari, dilansir Bacakoran.co dari Detiknews, Jum'at (30/1/2026).
Walaupun begitu Jokowi menegaskan tidak memerintahkan para menteri untuk melakukan korupsi.
BACA JUGA:Ahok Beberkan Alasan Mundur dari Jabatan Komut Pertamina: Beda Pandangan dengan Presiden...
"Tetapi tidak ada yang namanya perintah, tidak ada yang namanya arahan untuk korupsi, nggak ada," ungkapnya.
Ia kembali menyebut kebijakan yang diambil oleh setiap menteri merupakan kebijakan presiden.
"Ya, ya memang itu kebijakan dari presiden, memang itu arahan dari presiden," jelasnya.
Sebelumnya Mantan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok selaku saksi di kasus ini desak Kejagung ikut memeriksa Presiden Jokowi dalam kasus korupsi minyak mentah di PT Pertamina (Persero).
Ini berawal saat Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung menanyakan alasan pencopotan Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional, Djoko Priyono, serta Mas’ud Khamid dari jabatan Direktur Utama Pertamina Patra Niaga.
"Nah, ini ada persoalan ga dengan dua orang ini sehingga kemudian ini disebut sebut sebagai mantan yang sudah dicopot? Ada masalah ga?," tanya jaksa kepada Ahok dalam ruang sidang Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dilansir Bacakoran.co dari Inilah.com, Rabu (28/1/2026).
Ahok sebut kedua mantan direktur utama tersebut sebagai sosok berprestasi dan berpengalaman di bidangnya.
BACA JUGA:Bantah Rugikan Negara Rp2,9 Triliunan, Kerry Riza Ungkap Itu Bayaran Sewa yang Sah!
