BACA JUGA:KPK Tetapkan Bupati Lampung Sebagai Tersangka! Diduga Terima Aliran Uang Sebesar Rp 5,75 M
Dalam unggahan pada Minggu, 1 Februari 2026, pemerintah menegaskan bahwa Wakil Gubernur tidak pernah melakukan komunikasi langsung dengan pihak yang bersangkutan.
“Izin menjelaskan, Wakil Gubernur Lampung sama sekali tidak pernah melakukan komunikasi langsung dengan pihak yang bersangkutan. Beliau tidak merasa pernah menghubungi siapa pun terkait isu tersebut, dan tidak ada panggilan ke nomor beliau,” tulis keterangan resmi tersebut.
Poin-Poin Klarifikasi
Pemprov Lampung merinci beberapa hal penting untuk memperjelas situasi:
Wakil Gubernur Jihan Nurlela tidak pernah melakukan panggilan kepada warga terkait persoalan jalan maupun pembangunan jembatan.
Tidak ada instruksi ataupun upaya untuk menghentikan pembuatan video, apalagi tindakan intimidasi terhadap warga.
Pemerintah tetap berkomitmen membuka ruang dialog serta menerima kritik dan masukan masyarakat, terutama terkait pembangunan infrastruktur.
Narasi yang beredar dinilai telah dipelintir sehingga berpotensi menggiring opini publik ke arah keliru.
“Fakta dipelintir dan publik disesatkan. Narasi tersebut tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya,” tegas pernyataan resmi Pemprov.
Di tengah derasnya arus informasi di media sosial, Pemprov Lampung mengingatkan masyarakat agar lebih cermat dalam menyikapi setiap konten yang beredar.
BACA JUGA:KPK Amankan 5 Orang dalam OTT Lampung Tengah, Termasuk Bupati Ardito
Pemerintah mengajak publik untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi.
Selain itu, Pemprov juga menyerukan pentingnya menjaga ekosistem digital yang sehat dengan mengedepankan prinsip klarifikasi, verifikasi, serta etika dalam menyampaikan informasi.
Peninjauan Jembatan Way Bungur
Terkait kondisi Jembatan Way Bungur yang terbengkalai, pihak kejaksaan disebut telah mulai melakukan peninjauan lebih lanjut.
Hal ini menjadi langkah penting untuk memastikan pembangunan infrastruktur berjalan sesuai rencana dan kebutuhan masyarakat.
