Dia mengatakan program tersebut masih dalam proses pembahasan dengan pihak terkait seperti Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi dan PT Pertamina Gas.
BACA JUGA:Fabio Lefundes Yakin, Borneo FC Akan Bersaing Sampai Akhir!
BACA JUGA:Garuda Fans, Siap Merahkan SUGBK! Ini Jadwal FIFA Series 2026 di Jakarta
Mendengar jawaban itu, Komisi II DPRD Prabumulih, meminta kepastian kapan program gas kota gratis itu bisa dilakukan dan apakan benar bisa dilakukan.
"Harus ditegaskan apakah tahun depan, 3 tahun lagi atau 5 tahun lagi. Atau memang tidak bisa. Sehingga hal ini tidak menjadi polemik, kasihan nanti wali kota juga yang disalahkan masyarakat,"ucapnya.
Masalah lain yang mencuat adalah jumlah pegawai Perusda Petro Prabu yang dinilai tidak ideal. Berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat, saat ini terdapat 74 pegawai, terdiri dari 23 pegawai tetap, 30 pegawai kontrak, dan 21 pencatat meteran.
Padahal, menurut keterangan manajemen, jumlah ideal pegawai hanya sekitar 20–30 orang. DPRD menilai kelebihan jumlah pegawai menjadi salah satu beban operasional yang memengaruhi kesehatan keuangan perusahaan.
BACA JUGA:Tim Indonesia untuk All England 2026 Bertolak ke Inggris Lebih Awal, Ini Agendanya
BACA JUGA:Persija Tempel Ketat Persib di Puncak Klasemen, Begini Kata Andritany Usai Kebobolan 2 Gol
“Jumlah 74 pegawai ini menjadi beban. Idealnya sekitar 30 orang. Ke depan akan dilakukan restrukturisasi, kemungkinan dengan tidak memperpanjang kontrak pegawai kontrak, bukan pemecatan,” jelas Suherli.
