Kondisi ini tentunya berpotensi memperkaya perseorangan dengan proses verifikasi yang tidak adil.
5. Transparansi dan akuntabilitas masih lemah
Temuan awal dugaan pengurangan anggaran menu, misalnya dari Rp10.000 menjadi Rp8.000, yang berpotensi mengurangi kualitas makanan.
6. Sejumlah dapur belum memenuhi standar teknis, potensi keracunan dan sudah terjadi banyak kasusnya
7. Pengawasan yang masih sangat lemah
Proses pengajuan dan verifikasi calon mitra yang berindikasi curang. Tidak ada bandan khusus yang mnegawasi penunjukan calon mitra MBG di lapangan sehingga berpotensi menyalahi aturan serta praktik KKN.
8. Indikator jangka pendek dan panjang
Data proposal tidak didukung dengan laporan keuangan dua mingguan yang memadai.
Adanya indikasi penggelembungan harga menu makan.
KPK menunjukkan keseriusannya dalam upaya menjaga program Presiden Prabowo ini sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan anggaran.
BACA JUGA:Heboh! Motor Listrik Operasional MBG Emmo JVX GT Harga Rp49 Juta, Intip Spesifikasi Lengkapnya
“Besarnya skala program dan anggaran tersebut belum diimbangi dengan kerangka regulasi, tata kelola, dan mekanisme pengawasan yang memadai, sehingga menimbulkan risiko akuntabilitas, konflik kepentingan, inefisiensi, serta potensi terjadinya tindak pidana korupsi dalam pelaksanaannya,” dalam release KPK baru baru ini.
