BACAKORAN.CO - Tragedi kecelakaan kereta api yang terus berulang memaksa pemerintah bertindak keras mengungkap fakta bahwa banyak lahan perlintasan kereta di Bekasi dikuasai preman, membuat pemerintah daerah seolah tak berkutik.
Kondisi darurat perlintasan sebidang ini memicu rentetan kecelakaan maut, sehingga Presiden Prabowo Subianto memerintahkan evaluasi dan perbaikan infrastruktur menyeluruh secara nasional.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara, mengungkap bahwa lahan PT KAI yang selama ini dikuasai pihak lain akan segera diambil alih untuk kepentingan publik.
Keputusan ini merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Kepala Negara guna mengatasi krisis lahan perlintasan kereta di Bekasi dan sekitarnya.
Dalam keterangannya usai rapat terbatas di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Senin 6 April 2026, Ara menyampaikan kutipan penting mengenai nasib lahan tersebut.
BACA JUGA:Buntut Tabrakan KRL dan KA Argo Bromo di Bekasi, Polisi Ungkap Identitas 15 Penumpang Meninggal
"Yang pasti tanah negara itu arahan Presiden Prabowo digunakan untuk kepentingan negara termasuk juga di daerah-daerah beberapa titik yang nanti kita akan sampaikan," kata Ara.
Pemerintah sudah merumuskan rencana besar terkait pengelolaan lahan darurat perlintasan sebidang yang selama ini sulit diakses.
"Ya, pada waktunya akan ada langkah-langkah yang disampaikan secara besar oleh Bapak Presiden untuk melakukan suatu perubahan yang signifikan bagaimana lahan-lahan negara ini tadi saya katakan sedang dipersiapkan Pak Nusron di beberapa titik lahan-lahannya nanti akan diumumkan pada waktunya," ujarnya.
Rencananya lahan yang berhasil direbut dari penguasaan oknum tidak bertanggung jawab ini akan dikonversi menjadi hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang saat ini terpaksa tinggal di bantaran rel.
Ara menegaskan bahwa negara hadir dengan intervensi penuh, termasuk kemudahan pembiayaan.
"Kemudian pembiayaannya oleh Danantara, kemudian itu juga akan ada skema untuk bisa mempermudah seperti untuk rumah subsidi kan sudah diberikan BPHTB gratis, biaya perolehan tanah bangunan gratis, dulu bayar bagi MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Kemudian PBG sudah diberikan gratis dari November tahun lalu," ucap Ara.
Ia menambahkan detail intervensi tersebut, "Jadi artinya intervensi negara jelas, dari aturan itu pajak-pajaknya dinolkan, ya. BPHTB dan PBG itu pajak-pajak, ya, yang tadinya dia mesti bayar, rakyat mesti bayar, rakyat kecil bayar, sudah dinolkan mulai tahun lalu oleh Bapak Presiden."
Menteri Ara juga dengan tegas menginstruksikan agar proses pengambilalihan ini dieksekusi tanpa keraguan.
