BACAKORAN.CO – 17 calon duta besar asing yang sudah tiba di Jakarta masih menunggu jadwal menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Beberapa di antaranya bahkan telah menunggu hingga 8 bulan, termasuk duta besar dari negara ASEAN yang menunggu 6 bulan.
Akibatnya, mereka belum bisa menjalankan tugas resmi sebagai perwakilan diplomatik.
Penundaan ini dinilai memberikan kesan buruk bagi negara-negara sahabat yang mengirim duta besarnya ke Indonesia
Padahal duta besar Indonesia di luar negeri biasanya dapat menyerahkan surat kepercayaan dengan cepat.
Dino Patti Djalal, mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, mengungkapkan hal ini melalui unggahan di akun X @dinopattidjalal pada Selasa, 2 Juni 2026.
Saya dapat info bhw ada 17 calon Dubes asing yg sudah tiba di Jakarta tapi sampai sekarang masih MENUNGGU waktu utk memberikan surat kepercayaan kpd Presiden. Dari mereka ada yg sudah menunggu 8 bulan. Ada juga Dubes dari negara ASEAN yg menunggu 6 bulan. Karenanya, mereka belum…
— Dino Patti Djalal (@dinopattidjalal) June 2, 2026
"Saya dapat info bahwa ada 17 calon Dubes asing yang sudah tiba di Jakarta tapi sampai sekarang masih MENUNGGU waktu untuk memberikan surat kepercayaan kpd Presiden," tulis Dino Patti Djalal. Ia menambahkan, "Ini memberikan kesan buruk bagi negara2 sahabat yg mengirim Duta Besarnya ke , apalagi Dubes di luar negeri selalu dgn cepat menyerahkan surat kepercayaan kpd host country.," tulis @dinopattidjalal.
BACA JUGA:Viral! Oknum TNI AL Masuk Rumah Aniaya Remaja 19 Tahun, Motif Cemburu Salah Sasaran
Menurut Dino, proses ini menyangkut reputasi diplomatik Indonesia.
Ia meminta agar Istana segera menuntaskan masalah tersebut tanpa menyalahkan pihak tertentu.
Penyerahan surat kepercayaan (Letters of Credence) memang memerlukan upacara resmi langsung dengan Presiden, sehingga bergantung pada jadwal kepala negara.
Keterlambatan protokol diplomatik seperti ini berpotensi memengaruhi persepsi mitra asing terhadap kemudahan berbisnis dan berinvestasi di Indonesia.
Dalam diplomasi waktu sering menjadi bahasa yang kuat penundaan berbulan-bulan dapat diartikan sebagai sinyal prioritas yang kurang jelas, meski pemerintah sedang gencar melakukan kunjungan luar negeri untuk memperkuat hubungan bilateral.
BACA JUGA:Heboh Tagihan Listrik Membengkak Jadi Rp3,3 Juta, Benarkah PLN Naikkan Tarif?
