BACAKORAN.CO – Kementerian Hak Asasi Manusia (Kementerian HAM) menjadi sorotan tajam setelah disebut sebagai kementerian tidak bermanfaat yang minim fungsi meski memiliki anggaran besar.
Kritik ini mencuat dalam rapat DPR RI dan langsung viral di X.
Dari video sidang yang diunggah akun @regar_op0sisi pada Minggu, 14 Juni 2026, Menteri HAM Natalius Pigai terlihat menjawab pertanyaan anggota DPR terkait penggunaan anggaran Rp700 miliar.
Dalam video berdurasi sekitar 2,5 menit dari Tribun Network yang beredar luas, Menteri Pigai tampak berbicara di hadapan komisi DPR sambil sesekali mengusap wajah, sementara seorang perempuan berhijab di sampingnya mendengarkan.
Dalam video yang ditampilkan pada teks overlay menyebutkan "Punya Uang Tak Bisa Urus Apa-apa!"
Kementerian HAM adalah kementerian unfaedah yg gak punya fungsi.
— Edy Bayo Regar (@regar_op0sisi) June 14, 2026
Punya anggaran 700M,dipergunakan untuk kementerian hanya 40M dan sisanya buat dirinya sendiri.@NataliusPigai2 pic.twitter.com/KrKxHlKHFi
Video menampilkan suasana sidang resmi DPR dengan Menteri HAM Natalius Pigai sebagai saksi.
Ia berargumen di depan mikrofon, sementara latar belakang menunjukkan ruang rapat formal.
BACA JUGA:Orasi Santri Tolak Represifitas Polisi dan TNI di Aksi Demo, Netizen: Hidup Mahasiswa, Hidup Santri!
Kritik fokus pada efisiensi anggaran besar yang dinilai tidak sebanding dengan output kinerja kementerian.
Menurut narasi yang beredar di unggahan tersebut, dari total anggaran Rp700 miliar, hanya Rp40 miliar yang dipergunakan untuk kebutuhan operasional kementerian, sisanya diduga digunakan untuk keperluan lain.
Pernyataan ini memicu gelombang kritik netizen.Salah satu komentar netizen @Dodolmeong1 menyatakan, "Malah menurut saya bubarkan aja kementrian ini, ngabisin anggaran negara tapi gak ada manfaatnya. Kita cukup punya Komnas HAM aja serta lembaga-lembaga NGO terkait HAM."
Banyak pengguna menyoroti pemborosan APBN dan mempertanyakan kontribusi nyata kementerian terhadap perlindungan HAM di Indonesia.
Keberadaan Kementerian HAM yang relatif baru diharapkan mampu memperkuat penegakan hak asasi, namun sorotan DPR ini justru memunculkan pertanyaan tentang nilai tambah dibandingkan lembaga seperti Komnas HAM yang sudah ada sebelumnya.
