Kemensos akan menindaklanjuti temuan tersebut melalui pemutakhiran serta pengecekan ulang. Langkah ini dilakukan untuk memastikan masyarakat yang memang memenuhi kriteria, termasuk kelompok lanjut usia, tidak kehilangan hak akibat persoalan administrasi atau dugaan penyalahgunaan data.
Pemerintah juga mengajak pemerintah daerah dan masyarakat ikut mengawasi kualitas data penerima bansos. Kepala desa, lurah, bupati, wali kota, gubernur, tokoh masyarakat, serta berbagai unsur masyarakat lainnya dinilai memiliki peran dalam memberikan informasi.
Saifullah menegaskan pemerintah terbuka terhadap setiap informasi yang disampaikan masyarakat.
Data penerima bansos masih terus diperbaiki dan diperbarui agar penyaluran bantuan semakin tepat sasaran.
“Kita terbuka, kita sedang memperbaiki data ini dan setiap informasi adalah berharga buat pemerintah, khususnya buat Kemensos,” kata Saifullah Yusuf.
Dengan semakin banyaknya kanal pengaduan, masyarakat memiliki kesempatan lebih luas untuk menyampaikan usulan maupun sanggahan data bansos.
Namun, setiap laporan tetap perlu melalui proses pemutakhiran dan verifikasi sehingga pengajuan sanggahan tidak otomatis menghentikan bantuan pada saat itu juga.(wira)
