BACAKORAN.CO – Kasus keracunan yang melibatkan ratusan penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sidoarjo memicu sorotan terhadap tanggung jawab pengelola SPPG. Polemik semakin panas setelah biaya pengobatan korban disebut harus ditanggung Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
Persoalan ini bukan hanya menyangkut makanan yang dikonsumsi para korban. Publik juga mempertanyakan siapa yang seharusnya bertanggung jawab ketika program pemerintah menimbulkan masalah kesehatan bagi penerimanya.
Ratusan Pelajar dan Santri Jadi Korban
Kasus tersebut dilaporkan melibatkan lebih dari 700 santri dan pelajar di Sidoarjo.
Peristiwa ini kemudian menjadi sorotan karena jumlah korban cukup besar. Penanganan medis pun membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
Di tengah kondisi tersebut, muncul kritik terhadap mekanisme pertanggungjawaban dalam pelaksanaan program MBG.
Pertanyaan besarnya sederhana: siapa yang membayar ketika penerima MBG harus menjalani pengobatan akibat dugaan keracunan makanan?
BACA JUGA:Viral ! Ditemukan Kaki Seribu di Menu MBG Pasangkayu, Bikin Geram Saja
Pemkab Sidoarjo Disebut Harus Menalangi Biaya
Polemik semakin besar setelah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo disebut harus menanggung biaya pelayanan kesehatan korban melalui fasilitas kesehatan pemerintah.
Situasi tersebut memunculkan kritik karena pemerintah daerah memiliki kewajiban memberikan pelayanan kepada warganya.
Namun, jika kejadian berkaitan dengan penyediaan makanan dalam sebuah program pemerintah, publik tentu berharap ada mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.
Jangan sampai pemerintah daerah akhirnya menjadi pihak yang menanggung seluruh beban, sementara persoalan dengan pengelola SPPG belum selesai.
BACA JUGA:MBG Madiun Bikin Twitter Geram, Puluhan Siswa Diduga Keracunan
Sorotan Mengarah ke Mitra SPPG
Mitra atau pengelola SPPG menjadi salah satu pihak yang mendapat sorotan.
Kritik publik terutama berkaitan dengan siapa yang bertanggung jawab atas biaya pengobatan korban serta bagaimana proses investigasi dilakukan.
Dalam kasus seperti ini, tuduhan bahwa pihak tertentu “lari dari tanggung jawab” perlu dibuktikan melalui keterangan resmi dan dokumen yang dapat diverifikasi.
