bacakoran.co – kepala badan gizi nasional (bgn) menegaskan larangan tegas bagi seluruh dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (sppg) program makan bergizi gratis (mbg).

dilarang menggunakan barang-barang bersubsidi seperti minyakita, lpg 3 kilogram (gas melon), dan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (sphp).

kebijakan ini bertujuan memastikan subsidi pemerintah tepat sasaran dan berfungsi sebagai stabilisator harga pangan.

"tidak boleh ya! tidak boleh masak untuk mbg memakai minyakita, tidak boleh memakai gas melon 3 kilo, dan tidak boleh memakai beras-beras kita sphp. tidak boleh!" tegas sudaryono saat konferensi pers di kantor bgn, jakarta pusat, senin, 27 juli 2026.

pernyataan ini disampaikan menyusul pelantikannya sebagai kepala bgn baru oleh presiden prabowo subianto.

sudaryono menekankan komitmen membersihkan tata kelola program prioritas nasional ini dari potensi penyalahgunaan.

program makan bergizi gratis (mbg) merupakan salah satu janji kampanye utama pemerintahan prabowo-gibran untuk mengatasi stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

namun, implementasi awal menghadapi tantangan transparansi dan potensi konflik kepentingan.

larangan penggunaan barang subsidi menjadi langkah konkret untuk mencegah "kebocoran" subsidi yang seharusnya dinikmati masyarakat miskin.

dengan memaksa dapur mbg menggunakan bahan komersial, pemerintah memastikan stok subsidi tetap tersedia bagi target penerima.

sebagaimana dikutip dari akun x @vivacoid pada 27 juli 2026, video konferensi pers sudaryono menyebar luas dan memicu diskusi publik tentang akuntabilitas program mbg.

mekanisme pengawasan dan sanksi

bgn membuka partisipasi publik dalam pengawasan.

sudaryono mengajak awak media dan masyarakat melaporkan pelanggaran melalui media sosial atau saluran resmi.

"kalau ada, misalnya awak media menemukan di sosmed silakan dilaporkan, dapur mana menggunakan minyakita. nanti kita beri surat peringatan, kalau memang ngeyel dan bandel ya kita tutup dapurnya," ujar sudaryono.

tahapan sanksi:

teguran lisan/surat peringatan pertama

surat peringatan kedua dengan pengawasan ketat

penutupan operasional dapur sppg jika tetap melanggar

kebijakan ini juga mencakup pengadaan telur dengan harga acuan penjualan (hap) untuk mendukung peternak ketika harga jatuh di pasaran.

program mbg tidak hanya soal nutrisi anak sekolah, ibu hamil, dan lansia, tetapi juga instrumen kebijakan ekonomi.

dengan membeli telur di hap saat harga rendah, dapur mbg membantu menjaga kestabilan pendapatan peternak.

sudaryono menegaskan mbg bukan makan enak gratis melainkan makan bergizi gratis sesuai standar gizi nasional.