bacakoran.co -- (sekda) , sumatera selatan, , rabu 25 juni 2025 diperikasa penyidik kejaksaan negeri empat lawang.

fauzan khoiri denin yang juga pernah dipercaya sebagai penjabat bupati empat lawang itu diperiksa terkait dugaan korupsi pengadaan alat pemadam api ringan (apar) tahun anggaran 2022 dan 2023 yang menggunakan dana desa.

fauzan diperiksa penyidik sejak pukul 10:00 wib. hingga pukul 14.00 wib, pria itu belum terlihat keluar dari gedung  kantor kejari empat lawang.

kepala seksi pidana khusus (kasi pidsus) hendra fabianto, didampingi kepala seksi intelijen (kasi intel) niku senda, ketika ditanya wartawan mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih fokus terhadap pemeriksaan sejumlah saksi, termasuk fauzan khoiri denin.

penyidikan kasus itu menurutnya masih menunggu hasil audit dari inspektorat empat lawang, terkait dugaan kerugian negara. "hingga saat ini inspektorat empat lawang belum memberikan laporan,” jelas hendra kepada wartawan di kantor kejari empat lawang.

hendra mengaku pihaknya tidak meminta instansi lain untuk melakukan audit kerugian negara. "tidak. kami tidak menunggu audit dari pihak lain,” tegas hendra.

hendra menegaskan, pemanggilan fauzan tidak didasarkan pada jabatannya saat ini sebagai sekda ataupun mantan penjabat (pj) bupati, melainkan karena keterangannya dibutuhkan berdasarkan apa yang ia lihat, dengar, dan alami dalam konteks kasus tersebut.

”pemanggilan saksi ini murni berdasarkan peran dan pengetahuannya terkait perkara dan yang bersangkutan sangat kooperatif,” katanya.

dia menjelaskan hingga saat ini, sudah sekitar 167 orang telah diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan kasus korupsi pengadaan apar.

"penetapan tersangka akan dilakukan secepat mungkin, namun tetap mempertimbangkan situasi dan kondisi, mengingat jumlah saksi yang diperiksa cukup banyak,” katanya.

hendra menambahkan, bahwa pada rabu (25/6) pihaknya hanya meminta keterangan dari fauzan khoiri.

diketahui, sebelumnya, kejari empat lawang melakukan pemeriksaan intensif terhadap 147 kepala desa (kades) se-kabupaten empat lawang. pemanggilan itu terkait dengan pengadaan apar tahun 2023 yang menggunakan dana desa (dd) dan pengadaan lainnya.

pada tahun 2023, seluruh desa di kabupaten empat lawang diwajibkan membeli apar dan mengikuti pelatihan penggunaannya.

namun, laporan dari sejumlah pihak menyebutkan bahwa apar yang dibeli hanya disimpan di rumah kepala desa, sehingga dianggap tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

menurut keterangan beberapa kepala desa yang telah memenuhi undangan kejari pada kamis dan jumat (9-10 januari 2025), mereka dimintai keterangan dan memperlihatkan berkas atau dokumen terkait pengadaan apar.

harga 2 tabung apar yang mencapai rp 22 juta hingga rp 30 juta lebih dinilai terlalu mahal. mekanisme pengadaan ini juga dipertanyakan, mengingat seluruh kepala desa mengikuti instruksi pembelian tanpa melalui proses musyawarah terlebih dahulu.