bacakoran.co - komisi pemberantasan korupsi (kpk) telah melaksanakan penyitaan terhadap sejumlah aset berupa bidang tanah di wilayah yogyakarta sebagai bagian dari proses penegakan hukum dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi. 

nilai total dari aset yang disita tersebut diperkirakan mencapai rp 60 miliar. 

aset-aset itu berkaitan dengan kasus korupsi yang melibatkan tersangka dalam perkara dugaan korupsi terkait pencairan kredit usaha di pt bank perkreditan rakyat bank jepara artha (perseroda) dalam kurun waktu tahun 2022 hingga 2024.

“penyitaan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk pemulihan kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan tersangka pada perkara tersebut,” demikian pernyataan resmi yang disampaikan oleh juru bicara kpk, budi prasetyo, dikutip bacakoran.co dari disway, jumat (11/7). 

budi prasetyo merinci bahwa dari total penyitaan tersebut, terdapat tiga bidang tanah beserta bangunan rumah yang terletak di wilayah yogyakarta. 

ketiga properti tersebut ditaksir memiliki nilai sekitar rp 10 miliar. 

selain itu, kpk juga menyita aset lain yang berlokasi di klaten, berupa sebidang tanah dengan luas kurang lebih 3.800 meter persegi. 

di atas tanah tersebut berdiri sebuah pabrik yang operasional. 

menurut keterangan dari kpk, nilai keseluruhan tanah dan bangunan pabrik tersebut saat ini ditaksir mencapai rp 50 miliar.

adapun penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi yang melibatkan pt bank perkreditan rakyat bank jepara artha (perseroda) dimulai secara resmi oleh kpk pada tanggal 24 september 2024. 

dugaan tindak pidana korupsi ini berhubungan erat dengan proses pencairan kredit usaha dalam periode tahun 2022 hingga 2024. 

dalam proses penyidikan, kpk menemukan modus operandi yang digunakan oleh pihak-pihak terkait, yaitu pemberian fasilitas kredit fiktif kepada sejumlah debitur.

dalam perkara tersebut, kpk mengidentifikasi bahwa terdapat 39 debitur yang menerima kredit fiktif. 

kredit-kredit ini tidak melalui proses evaluasi kelayakan usaha sebagaimana mestinya, dan diduga dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu. 

dugaan ini kemudian menjadi dasar kuat bagi kpk untuk memperdalam penyidikan dan menetapkan langkah-langkah hukum lanjutan.

juru bicara kpk pada masa itu, tessa mahardhika, juga memberikan penjelasan mengenai jalannya penyidikan. 

ia menyampaikan bahwa sejak tanggal 24 september 2024, kpk telah memulai penyidikan resmi atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pencairan kredit usaha di bank tersebut. 

pada hari selasa, 8 oktober 2024, tessa menegaskan bahwa penyidikan sedang berlangsung secara intensif dan kpk terus mengumpulkan bukti-bukti tambahan.

sebagai bagian dari strategi pencegahan, kpk juga mengeluarkan surat pencegahan untuk bepergian ke luar negeri terhadap lima orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. 

kelima individu tersebut masing-masing berinisial jh, in, an, as, dan mia. 

larangan bepergian ke luar negeri diberlakukan dalam konteks penyidikan korupsi yang terjadi pada pencairan kredit usaha di pt bank perkreditan rakyat bank jepara artha (perseroda) sepanjang tahun 2022 hingga 2024.

“yaitu jh, in, an, as, dan mia. larangan bepergian ke luar negeri ini terkait pencairan kredit usaha pada pt bank perkreditan rakyat bank jepara artha (perseroda) tahun 2022 sampai 2024,” kata tessa.