bacakoran.co - sekitar 600  berhenti beroperasi dalam aksi mogok massal di garut jawa barat yang mengguncang sektor logistik di wilayah garut.

para  kembali menyuarakan penolakan terhadap kebijakan over dimension over load (odol) yang dinilai menyengsarakan dan tidak berpihak pada pekerja lapangan.

melansir dari video youtube tvonenewscom, aksi ini berlangsung selama dua hari tanggal 13-14 dan menjadi bentuk protes terhadap rencana pemerintah menerapkan kebijakan zero  secara penuh mulai tahun 2026.

para sopir menilai aturan tersebut tidak realistis dan berpotensi mematikan mata pencaharian mereka.

apa itu aturan odol?

aturan odol merupakan kebijakan pemerintah yang melarang kendaraan angkutan barang beroperasi jika melebihi dimensi dan kapasitas muatan yang ditentukan.

tujuannya adalah untuk menjaga keselamatan lalu lintas dan memperpanjang umur jalan.

namun, para sopir truk menilai kebijakan ini tidak adil dan merugikan, terutama bagi pengangkut hasil pertanian dan logistik lokal.

latar belakang aksi mogok

kebijakan odol yang mulai diterapkan secara ketat menjelang 2026 memicu gelombang penolakan dari komunitas sopir truk di berbagai daerah.

di garut, para sopir menilai aturan tersebut tidak realistis dan memberatkan, terutama bagi kendaraan angkutan hasil pertanian yang sering kali harus dimodifikasi demi efisiensi muatan.

aksi mogok ini merupakan bagian dari gerakan nasional yang juga terjadi di subang, kendal, dan jakarta, di mana ratusan sopir truk turun ke jalan menuntut revisi aturan odol dan perlindungan hukum yang lebih adil.

tuntutan sopir: cabut aturan odol dan revisi uu

para sopir menuntut agar pemerintah mencabut aturan odol, merevisi undang-undang lalu lintas jalan nomor 22 tahun 2009, serta memberantas premanisme di jalan.

mereka juga meminta regulasi tarif angkutan yang lebih adil dan perlindungan hukum bagi sopir truk.

menurut data bappenas, truk odol menyumbang 10,5% kecelakaan lalu lintas nasional dan menyebabkan kerusakan jalan yang menelan biaya rp42 triliun per tahun.

namun, sopir menilai bahwa solusi pemerintah justru menambah beban mereka tanpa memberikan insentif yang memadai.

dampak langsung ke petani dan ekonomi daerah

tak hanya sopir yang merasakan dampaknya. para petani di garut pun ikut merugi karena hasil panen tidak dapat dikirim ke kota-kota besar.

banyak komoditas seperti wortel, kol, dan tomat terpaksa dibagikan gratis kepada warga daripada membusuk di gudang.

darso, seorang petani di kecamatan cisurupan, mengaku kecewa karena permintaan dari luar daerah terpaksa dibatalkan.

“dipanen tidak ada angkutan, tidak dipanen jelas busuk,” ujarnya.

respons pemerintah

hingga saat ini, belum ada keputusan final dari kementerian perhubungan terkait tuntutan para sopir.

beberapa pejabat daerah menyatakan akan membuka ruang dialog dengan pengusaha angkutan dan perwakilan sopir untuk mencari titik temu.

namun, para sopir menegaskan bahwa aksi akan terus berlanjut jika tidak ada keputusan konkret dari pemerintah pusat.

mereka berharap aturan odol tidak hanya ditinjau ulang, tetapi juga disesuaikan dengan kondisi lapangan dan kebutuhan ekonomi masyarakat.

pemerintah diminta segera bertindak

aksi mogok ini menjadi peringatan serius bagi pemerintah untuk segera membuka dialog dengan para sopir dan pelaku usaha logistik.

jika tidak ada solusi konkret, para sopir mengancam akan melanjutkan aksi dengan skala yang lebih besar.

masyarakat berharap agar pemerintah tidak hanya fokus pada penegakan aturan, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan.

ketika truk berhenti, bukan hanya sopir yang kehilangan penghasilan petani, pedagang, dan konsumen pun ikut terdampak.