bacakoran.co - jakarta kembali diguncang skandal pangan setelah seorang penjual beras di pasar induk cipinang mengaku menerima pesanan 10 ton  dari seorang anggota dprd dki jakarta.

beras tersebut rencananya akan dibagikan sebagai  di kawasan pluit, jakarta utara.

melansir dari video youtube tribunjatim official, pemilik toko beras yang disamarkan namanya sebagai jefry, menjelaskan bahwa beras yang dikemas dalam 2.000 karung berukuran lima kilogram itu merupakan  berbagai jenis beras medium.

label yang digunakan adalah merek generik “sakura” yang tidak terdaftar secara resmi.

apa itu beras oplosan?

beras oplosan adalah campuran dari berbagai jenis beras, biasanya antara beras berkualitas rendah dan tinggi, yang disatukan untuk menekan harga produksi.

praktik ini sering kali dilakukan tanpa transparansi, sehingga konsumen tidak mengetahui kualitas sebenarnya dari beras yang mereka konsumsi.

praktik ini merugikan negara secara masif, baik dari sisi ekonomi maupun kesehatan masyarakat.

bahkan, pengamat menyebut bahwa kasus seperti ini selalu berulang dan pemerintah seharusnya lebih tegas dalam pencegahan.

praktik oplosan yang terbuka

jefry mengungkapkan bahwa proses mixing dilakukan untuk menyesuaikan dengan anggaran pembeli.

“kalau bujet mereka cuma di rp 12 ribu, sementara beras di lapangan rp 12 ribu itu tidak ada, ya mau enggak mau kita sodorkan produk yang sesuai harga segitu,” ujarnya.

beras yang digunakan dalam oplosan ini terdiri dari campuran beras medium, patahan (siping), menir, bahkan raskin.

praktik ini dilakukan secara terbuka di beberapa toko lain di pasar cipinang, seperti toko nj dan toko f, yang juga mengaku mampu menyediakan beras oplosan sesuai permintaan.

tuntutan transparansi dan reformasi

kasus ini menjadi momentum penting untuk mendorong transparansi dalam distribusi sembako, terutama yang melibatkan pejabat publik.

masyarakat berhak mendapatkan pangan yang layak dan sesuai standar.

pemerintah dan aparat penegak hukum perlu menindak tegas pelaku oplosan, termasuk jika melibatkan oknum legislatif.

skandal ini bukan sekadar soal beras, tapi soal kepercayaan publik terhadap sistem distribusi pangan.

jika tidak ditangani serius, praktik semacam ini akan terus merugikan masyarakat kecil yang bergantung pada bantuan sembako.

dampak dan kekhawatiran publik

menurut kementerian pertanian, praktik oplosan beras telah menyebabkan kerugian negara hingga rp99 triliun per tahun.

selain merugikan secara ekonomi, kualitas beras oplosan yang tidak sesuai standar mutu nasional juga berisiko terhadap kesehatan masyarakat.

jika praktik seperti ini terus dibiarkan, bukan hanya kualitas beras yang tercemar, tetapi juga kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan.

saatnya semua pihak dari produsen, distributor, hingga regulator bertindak tegas dan transparan.

karena di balik sekarung beras, tersimpan harapan jutaan rakyat indonesia.

maka dari itu, publik perlu lebih kritis terhadap distribusi sembako dan transparansi pejabat publik.

kasus ini bukan hanya soal beras, tapi soal kepercayaan.

saatnya konsumen, pemerintah, dan pelaku usaha bersatu menuntut keadilan pangan yang berkualitas dan berintegritas.

jangan biarkan beras oplosan menjadi menu utama rakyat.

transparansi adalah kunci, dan suara publik adalah kekuatan.