bacakoran.co - keputusan presiden memberikan amnesti kepada hasto kristiyanto dan abolisi untuk thomas trikasih lembong alias tom lembong jadi panas bukan main.
langkah politik yang bertepuk dua tangan ini memantik gelombang pro dan kontra di kalangan aktivis antikorupsi, pengamat hukum, hingga tokoh politik.
apakah ini strategi “merangkul lawan”, atau sekadar dagelan pengampunan menjelang 17 agustus?
mantan penyidik senior , novel baswedan, tak menyembunyikan kekesalannya.
melalui akun instagram-nya pada jumat (1/8/2025), novel menyebut pemberian amnesti kepada terpidana seperti hasto adalah kemunduran dalam pemberantasan korupsi.
“korupsi adalah pengkhianatan terhadap negara. ketika diselesaikan secara politis, ini preseden buruk,” tegas novel seperti dikutip dari disway.id.
tak berhenti di situ, ia juga menyentil penghapusan perkara tom lembong lewat abolisi.
menurutnya, jika memang tidak ada bukti kuat, tom seharusnya dibebaskan lewat pengadilan, bukan melalui pintu belakang kekuasaan.
berbeda dengan novel, pakar hukum tata negara refly harun justru menyambut positif abolisi .
dalam pernyataannya di rutan cipinang, ia menyebut keputusan prabowo "bijak dan sesuai konstitusi".
“kasus impor gula terhadap tom nothing. tidak ada bukti kuat. dengan abolisi, negara mengakui ia tidak bersalah,” jelas refly, menyebut langkah ini sebagai evaluasi terhadap kejaksaan agung yang dinilainya terlalu politis.
menteri koordinator hukum, ham, imigrasi dan pemasyarakatan (menko kumham imipas), yusril ihza mahendra, menegaskan bahwa keputusan prabowo sudah on the track.
ia menyebut pasal 14 uud 1945 dan uu darurat 1954 sebagai dasar hukum pemberian abolisi dan amnesti.
“pertimbangan dpr sudah diminta, mekanismenya sudah dijalankan. ini bukan pelanggaran hukum,” ujar yusril kepada wartawan.
hendri satrio: ini manuver politik prabowo yang tak bisa diabaikan
sementara itu, analis politik hendri satrio atau hensa membaca langkah ini dari sisi komunikasi politik.
menurutnya, prabowo sedang menunjukkan diri sebagai pemimpin nasionalis yang merangkul semua pihak, termasuk lawan-lawan politiknya seperti pdip.
“prabowo sedang main di level tinggi. ini gestur simbolik ke pdi-p dan kelompok profesional. dia ingin bilang: ayo duduk bareng bangun bangsa,” kata hensa dikutip dari disway.
namun, hensa juga mewanti-wanti adanya risiko politik.
“kalau publik menilai ini sekadar akal-akalan politik, maka bisa jadi bumerang bagi legitimasi pemerintah,” tambahnya.
pemerintah berdalih, langkah ini diambil demi harmoni nasional, kondusivitas menjelang perayaan hut ri, dan atas dasar kemanusiaan.
menteri hukum dan ham supratman andi agtas menyebut hasto hanya satu dari 1.116 narapidana yang menerima amnesti, termasuk mereka yang lanjut usia dan mengalami gangguan jiwa.
namun, kenyataan bahwa hasto adalah elit pdip dan tom lembong mantan menteri dari kubu teknokrat memunculkan dugaan kuat bahwa ini adalah transaksi politik tingkat tinggi.
amnesti dan abolisi: hukum atau dagelan kekuasaan?
amnesti adalah pengampunan terhadap hukuman pidana yang telah dijatuhkan, seperti yang diterima hasto dalam kasus suap terkait harun masiku.
sedangkan abolisi menghentikan proses hukum yang sedang berjalan, seperti yang diberikan pada tom lembong dalam kasus impor gula rp194 miliar.
meskipun keduanya merupakan hak prerogatif presiden, tetap saja publik bertanya: apakah keputusan ini murni untuk keadilan, atau untuk kalkulasi kekuasaan?
kpk angkat bicara. menurut mereka, amnesti memang menghapus hukuman, tapi tidak mengubah status bersalah seseorang. artinya, meskipun bebas, hasto tetap seorang koruptor secara hukum.
kebijakan ini menunjukkan bahwa prabowo ingin menciptakan kesan “presiden semua golongan”.
namun, dia juga bertaruh dengan kredibilitas hukum dan semangat antikorupsi yang terus menurun sejak kpk dilemahkan.
jika publik percaya ini adalah langkah kemanusiaan dan persatuan, prabowo bisa mengukuhkan posisi sebagai pemimpin rekonsiliatif.
tapi jika dianggap “cuci tangan elit”, maka bisa jadi ini awal dari krisis kepercayaan terhadap pemerintahannya.
dalam politik, persepsi adalah segalanya. dan hari ini, keputusan abolisi dan amnesti tak ubahnya pisau bermata dua.
prabowo disinyalir sedang bermain di medan paling panas dan paling nakal: politik hukum indonesia.
