BACAKORAN.CO -- Ratusan anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Kabupaten Empat Lawang SUmatera Selatan, Selasa  Agustus 2025 demo Kantor 'Komandan-nya' alias Kantor Bupati.

Ratusan Pol PP yang betugas di Desa hingga Kantor Bupati itu menyuarakan keresahan terkait status kepegawaian dan honor yang tak kunjung dibayarkan.

"Kedatangan kami (ke Kantor Bupati, red) meminta gaji dibayarkan dan kejelasan status kami kedepannya," ujar  salah satu Pol-PP.

Sementara itu, Kepala Dinas Satpol PP Kabupaten Empat Lawang, Mgs Ahmad Nawawi yang akrab disapa Wawi, memberikan klarifikasi atas kehadiran massal tersebut.

BACA JUGA:Heboh! Aksi Tidak Senonoh Sepasang Remaja di Rumdin Bupati Sragen Terekam Kamera, Ini Respons Satpol PP

BACA JUGA:Viral, Ibu ini Protes ke Satpol PP Pemkab Gegara Jalan Ditutup saat Car Free Day di Mempawah

Ia menjelaskan bahwa kedatangan anak buahnya ke Kantor Bupati Empat Lawang itu sebagai imbas dari surat edaran terbaru Kementerian PAN-RB terkait penataan tenaga non-ASN.

“Sesuai surat edaran Menpan-RB, para tenaga honorer tidak diberhentikan, melainkan akan dialihkan ke pihak ketiga melalui mekanisme outsourcing,” jelas Wawi.

Diketahui, jumlah anggota Satpol PP Empat Lawang mencapai 988 personel. Namun, separuh dari mereka tidak bisa mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 

Mereka yang tidak bisa mengikuti tes PPPK karena namanya tidak masuk dalam data base  Pusat Kepegawaian Nasional (PKN).

BACA JUGA:Warga Surabaya Waspada! Harga Beras dan Minyak Merangkak Naik, Apa Penyebabnya?

BACA JUGA:Tak Takut Panas! Timnas Putri Siap Tempur di ASEAN Women's Championship 2025

“Mereka tidak bisa ikut  PPPK sangat beragam, mulai dari kendala pribadi hingga ijazah yang tidak lengkap. Bahkan ada yang kehilangan ijazah atau memang belum memilikinya karena saat dulu direkrut, syarat tersebut tidak diwajibkan,” tambahnya.

Wawi menegaskan, meski tak mengikuti PPPK, para personel Sat Pol PP Empat Lawang tidak langsung diberhentikan. 
Mereka akan direkomendasikan untuk tetap bekerja melalui alih daya, namun pelaksanaannya masih menunggu alokasi anggaran dari APBD.

Masih kata Mawi, Pemkab Empat Lawang akan menerapkan sistem evaluasi rutin setiap tiga bulan. 

Evaluasi ini bertujuan untuk menertibkan kedisiplinan, kehadiran, serta efektivitas penjagaan yang selama ini dinilai kurang optimal.

BACA JUGA:Lomba Tangkap Bebek 17 Agustus 2025 di Bangkalan: Aksi Kocak Emak-Emak Bikin Perut Mules!

BACA JUGA:3 Parfum SPL Darderdor Wanita dan Pria, Satu Semprot di Pagi Wangi Sampai Sore, Brand Lokal Semua!

Banyak pos Satpol PP yang kosong karena belum dibayarkan honor kerja. 'Namun hari ini ada kabar baik, hari ini mereka sudah menerima gaji untuk bulan Januari sampai April,”katanya.

Ia berharap, dengan pencairan gaji tersebut, para personel bisa kembali menjalankan tugas dengan lebih disiplin.

Wawi juga menekankan, pihaknya tidak akan segan memberikan sanksi kepada anggota yang tidak aktif bekerja.

“Sangsi itu mulai dari pemotongan honor sampai pemecatan. Kita tidak akan membayar orang yang tidak bekerja,” tegasnya.