bacakoran.co -- menjelang hari kemerdekaan republik indonesia (ri) ke 80, (muba), sumatera selatan , senin 11 agustus 2025 dan mengambil sumpah puluhan pejabat pimpinan tinggi pratama setingkat serta pejabat fungsional di lingkungan pemerintah kabupaten (pemkab) muba.
dari pelantikan yang di gelar di pendopoan griya bumi serasan sekate, kota sekayu itu diketahui sejumlah pejabat hanya berpindah tempat atau rotasi jabatan saja.
selain pelantikan dalam kesempatan itu dilakukan penyerahan surat keputusan (sk) pelaksana tugas kepala perangkat daerah.
1. asisten i, ardiansyah se mm phd cma, jabatan sebelumnya kepala dinas sosial
2. asisten ii, alva elan sst mpsda jabatan sebelumnya kepala dinas pu pr
3. asisten iii, drs aidil fitri msi, jabatan sebelumnya kepala bkpsdm
4. kepala bappeda, h mursalin, jabatan sebelumnya kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi
5. kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi herryandi sinulingga ap, jabatan sebelumnya kepala dinas komunikasi dan informatika
6. kepala dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dr sharlie esa kenedy mars, jabatan sebelumnya direktur rsud sekayu
7. kepala bkpsdm, h pathi riduan se atd, jabatan sebelumnya kepala badan penanggulangan bencana daerah (bpbd)
8. kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa, h ali badri st, jabatan sebelumnya kepala dinas ketahanan pangan
9. kepala dinas ketahanan pangan, drs syafaruddin msi, jabatan sebelumnya asisten iii
10. sekretaris dprd muba mirwan susanto, jabatan sebelumnya kepala dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana
11. kepala dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana, demon hardian eka suza sstp msi, jabatan sebelumnya kepala dinas kependudukan dan catatan sipil
12. kepala bpbd, marko susanto sstp msi, jabatan sebelumnya sekretaris dprd muba13. staf ahli bupati bidang keuangan, haryadi karim se msi, sebelumnya kepala bp2rd
13. staf ahli bupati bidang hukum, politik dan pemerintahan, dr drs iskandar syahrianto mh, jabatan sebelumnya kepala dinas pendidikan dan kebudayaan
berikut nama-nama pejabat yang menerima sk plt,
1. plt bp2rd, m hatta se mm
2. plt kepala dinas komunikasi dan informatika, daud amri sh
3. plt kepala dinas pendidikan dan kebudayaan, drs syafaruddin msi
4. plt kepala dinas pu pr, rudianto st
5. plt kepala dinas kependudukan dan catatan sipil, agus kurniawan saputra sip msi
6. plt direktur rsud sekayu, drg dinas krisnawati oktaviani mkes
7. plt kepala dinas sosial, deni sh msi.
turut hadir dalam acara tersebut, wakil bupati muba rohman, ketua dprd muba afitni junaidi gumai serta sejumlah pejabat forum komunikasi pimpinan daerah kabuaten muba.
bupati muba, hm toha dalam arahannya menegaskan bahwa mutasi atau perpindahan jabatan merupakan langkah strategis untuk membentuk formasi kerja yang ideal dan mendorong pencapaian maksimal.
menurutnya, pelantikan dan mutasi pejabat adalah bagian dari pembinaan karier pegawai serta peningkatan kapasitas kelembagaan.
“pelantikan ini hendaknya dimaknai dari sudut kepentingan organisasi, bukan sekadar penempatan figur pada jabatan tertentu,”katanya.
masih menurut toha, penentuan jabatan dilakukan melalui pertimbangan kapasitas, kompetensi, integritas, loyalitas, moralitas, pendidikan, pelatihan, dan komitmen pengabdian.
bagi pejabat pimpinan tinggi pratama, proses mutasi didahului uji kompetensi dan evaluasi kinerja, khususnya bagi mereka yang telah menjabat lebih dari lima tahun.
kepada pejabat yang baru dilantik, bupati meminta agar serah terima aset dilakukan segera dan pelaksanaan tugas tidak tertunda. “kita sudah memasuki semester ii, saatnya bergerak lebih cepat untuk melaksanakan seluruh program pembangunan yang telah direncanakan,” tegasnya.
ia juga mengingatkan pejabat fungsional untuk mengedepankan inovasi, memangkas birokrasi yang tidak perlu, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
selain itu tohan menegaskan bahwa amanah jabatan tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada negara dan masyarakat, tetapi juga di hadapan tuhan. “jabatan ini jangan disalahgunakan. jalankan dengan baik, taati aturan, dan pastikan setiap tugas sesuai peraturan perundang-undangan agar tidak menimbulkan masalah hukum,” katanya.
