bacakoran.co - isu kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb-p2) di kabupaten pati, jawa tengah, menjadi sorotan tajam publik sepanjang agustus 2025.

ramainya perbincangan di media sosial berujung pada demonstrasi besar-besaran yang digelar pada rabu, 13 agustus 2025.

aksi tersebut bukan hanya dipicu oleh kebijakan pajak yang dianggap memberatkan, tetapi juga oleh sederet keputusan kontroversial dari bupati pati, sudewo.

sejak menjabat pada 20 februari 2020, sudewo dikenal sebagai politikus partai gerindra yang disebut-sebut memiliki kekayaan fantastis.

berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (lhkpn) yang diperbarui april 2025, total kekayaannya mencapai rp31,5 miliar.

angka ini memicu rasa penasaran publik, yang kemudian menelusuri rekam jejak dan berbagai kebijakan yang telah ia keluarkan selama menjabat.

salah satu kebijakan paling kontroversial adalah kenaikan pbb-p2 hingga 250 persen.

keputusan ini diambil dalam pertemuan bersama para camat dan anggota paguyuban solidaritas kepala desa dan perangkat desa kabupaten pati (pasopati) pada 18 mei 2025.

sudewo berdalih bahwa pbb-p2 di pati belum pernah naik selama 14 tahun terakhir, sehingga kenaikan dianggap sebagai langkah pembaruan.

namun, masyarakat menilai kebijakan tersebut tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi warga dan justru menambah beban hidup.

alih-alih meredam gejolak, sudewo justru menyulut emosi warga dengan pernyataan yang dianggap arogan.

dalam sebuah video yang beredar sejak juli 2025, ia menantang warga untuk melakukan demonstrasi besar-besaran.

“siapa yang akan melakukan penolakan? yayak gundul? silakan lakukan. jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang suruh ngerahkan. saya tidak akan gentar. saya tidak akan merubah keputusan,” ujarnya.

setelah mendapat tekanan dari berbagai pihak, termasuk gubernur jawa tengah ahmad luthfi, sudewo akhirnya membatalkan kenaikan pbb-p2 dan menyampaikan permohonan maaf melalui akun instagram resmi pemerintah kabupaten pati (@pemkabpati_) pada 7 agustus 2025.

namun, permintaan maaf tersebut tidak meredakan kemarahan warga. demonstrasi tetap berlangsung, dengan tuntutan utama agar sudewo mundur dari jabatannya.

menanggapi desakan tersebut, sudewo menolak untuk mengundurkan diri.

ia menegaskan bahwa dirinya dipilih secara demokratis dan konstitusional, sehingga tidak bisa diberhentikan begitu saja tanpa melalui mekanisme hukum yang berlaku.

namun, gelombang penolakan terhadap kepemimpinannya terus membesar.

seluruh fraksi di dprd kabupaten pati sepakat membentuk panitia khusus (pansus) hak angket untuk memakzulkan sudewo.

sidang paripurna digelar secara mendadak pada hari yang sama dengan demonstrasi, dan ketua dprd pati, ali badrudi, resmi mengetok palu untuk memulai proses tersebut.

bahkan, fraksi pdip dan fraksi partai gerindra, partai pengusung sudewo, ikut menyetujui usulan hak angket.

di tengah polemik tersebut, nama sudewo juga terseret dalam kasus dugaan korupsi di direktorat jenderal perkeretaapian (djka).

komisi pemberantasan korupsi (kpk) menyebut sudewo sebagai salah satu pihak yang diduga menerima dana suap terkait proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api.

dalam sidang kasus di pengadilan tipikor semarang pada november 2023, kpk menyita uang sekitar rp3 miliar dari rumah sudewo, termasuk dalam bentuk mata uang asing.

meski demikian, sudewo membantah semua tuduhan tersebut. ia menyangkal telah menerima uang dari pihak-pihak yang terlibat dalam kasus djka, termasuk dari bernard hasibuan dan pt istana putra agung.

kini, nasib politik sudewo berada di ujung tanduk. di tengah sorotan publik dan proses hak angket yang sedang berjalan, masyarakat pati menanti apakah pemimpin mereka akan bertahan atau harus angkat kaki dari kursi bupati.