bacakoran.co - pemerintah indonesia membuat gebrakan besar di sektor hukum.
dalam pidato kenegaraan di sidang tahunan mpr ri (15 agustus 2025), presiden prabowo subianto mengumumkan kenaikan gaji hakim hingga 280 persen.
kebijakan ini langsung disambut tepuk tangan meriah di kompleks parlemen senayan.
langkah ini dianggap sebagai salah satu cara paling konkret untuk memperkuat integritas lembaga peradilan dan mencegah potensi korupsi di tubuh aparat hukum.
presiden menyampaikan bahwa kenaikan gaji ini bukan sekadar tunjangan, tapi bagian dari strategi nasional untuk menegakkan hukum secara bersih dan berwibawa:
“gaji hakim telah kami naikkan hingga 280 persen,” tegas prabowo.
ada beberapa tujuan utama:
kenaikan tertinggi bahkan diberikan kepada hakim junior, sebagai bentuk investasi generasi peradilan masa depan.
hal ini sudah sempat disinggung prabowo sejak juni 2025 saat pelantikan hakim di istana negara.
“demi kesejahteraan, gaji hakim akan dinaikkan, dan kenaikan tertinggi untuk golongan tertentu adalah sebesar 280%. golongan tertinggi adalah hakim paling junior,” tegas prabowo saat itu.
menurut presiden, kesejahteraan hakim adalah fondasi integritas dan keadilan.
selain menertibkan sistem internal, ia juga menekankan bahwa pemerintah sedang gencar membongkar kasus korupsi hingga menata ulang pemanfaatan sumber daya alam (sda) ilegal.
dukungan hakim menjadi kunci agar proses hukum berjalan tegas dan adil tanpa tekanan politik maupun ekonomi.
dalam pidatonya, prabowo juga menyoroti komisi yudisial (ky) yang berperan penting menjaga wajah peradilan.
beberapa data kinerja ky yang disampaikan:
-
menyeleksi 9 calon hakim agung & 3 ad hoc di mahkamah agung (2024 – juli 2025).
-
menerima 3.752 laporan pelanggaran etik hakim.
-
mengusulkan 116 sanksi terhadap hakim yang terbukti melanggar kode etik.
langkah ky ini mendukung penuh kebijakan kenaikan gaji, karena kesejahteraan harus dibarengi dengan disiplin dan pengawasan.
kenaikan gaji hakim hingga 280 persen adalah kebijakan monumental yang bertujuan memperbaiki kualitas peradilan indonesia dari dalam.
dengan gaji yang lebih layak, pemerintah berharap hakim lebih fokus menegakkan hukum, bebas tekanan, dan menutup peluang terjadinya suap.
langkah ini bukan hanya tentang finansial, tapi simbol komitmen untuk menjadikan hukum di indonesia lebih adil, bersih, dan dihormati rakyat.