bacakoran.co - kasus dugaan kuota haji 2024 yang tengah disidik menyeret perhatian publik.

kasus ini membuat 8.400 calon jemaah reguler gagal berangkat ke tanah suci, padahal mereka sudah menunggu antrean lebih dari 14 tahun.

plt deputi penindakan dan eksekusi , asep guntur rahayu, menjelaskan bahwa kegagalan keberangkatan ini terjadi karena pembagian kuota tambahan haji tidak sesuai aturan.

berdasarkan uu nomor 8 tahun 2019, kuota tambahan seharusnya 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus, yang biayanya lebih tinggi.

“harusnya hanya sekitar 1.600 orang yang mendapat kuota khusus. namun, 8.400 jemaah reguler yang seharusnya berangkat justru dipindahkan ke kuota khusus,” kata asep di gedung merah putih kpk, senin (25/8/2025), dikutip dari sindonews.

“artinya ada 8.400 orang jemaah haji, yang sudah mengantre lebih dari 14 tahun yang seharusnya berangkat di tahun 2024 menjadi tidak berangkat, akibat praktik tindak pendana korupsi ini,” tambahnya.

pembagian kuota tambahan tidak sesuai aturan

asep menambahkan bahwa indonesia menerima tambahan 20.000 kuota haji dari arab saudi.

seharusnya, kuota dibagi 92 persen untuk reguler dan 8 persen untuk khusus, namun kenyataannya dibagi 50:50, yaitu 10.000 untuk reguler dan 10.000 untuk khusus.

“harusnya hanya sekitar 1.600 yang mendapat kuota khusus, tapi ini kemudian 8.400-nya itu yang harusnya menjadi kuota reguler itu dipindahkan jadi kuota khusus,” jelas asep, dikutip dari inews.id.

skema pembagian yang salah ini diduga menguntungkan pihak tertentu, termasuk biro travel penyelenggara haji.

kpk menaksir kerugian negara akibat praktik ini mencapai rp1 triliun, karena biaya haji khusus jauh lebih tinggi dibanding reguler.

aliran dana tambahan dari kuota haji khusus ini diduga menjadi sumber keuntungan bagi pihak yang melakukan manipulasi.

selain itu, kpk telah meminta keterangan dari berbagai pihak, termasuk agen travel haji, untuk menelusuri aliran kuota tambahan dan memastikan praktik ini tidak terulang.

jemaah yang sudah menunggu 14 tahun terpaksa gigit jari

kegagalan keberangkatan 8.400 jemaah berdampak besar bagi ribuan calon jemaah yang sudah menabung dan menunggu antrean belasan tahun.

mereka kini harus kembali ke antrean panjang tanpa kepastian kapan bisa berangkat.

“ini menjadi sebuah ironi gitu ya, dan tentunya kita berharap praktik-praktik seperti ini tidak lagi terjadi,” kata asep, dikutip dari kompas.com.

kpk juga telah mencegah tiga orang bepergian ke luar negeri, yakni mantan menteri agama yaqut cholil qoumas, eks staf khususnya ishfah abidal aziz, dan pengusaha travel fuad hasan masyhur, yang diduga terkait dengan manipulasi kuota.

kasus ini memicu kemarahan publik.

banyak warganet menyebut skandal kuota haji sebagai “perampokan hak ibadah”.

“uang rakyat, ibadah umat, kok tega dimainkan,” tulis seorang pengguna x.

kpk menegaskan akan membongkar kasus ini sampai tuntas, memeriksa seluruh pihak yang terkait dan memastikan praktik manipulasi kuota haji tidak terulang.

asep menekankan “penyelenggaraan haji seharusnya menjadi pelayanan masyarakat, bukan ladang untuk memperkaya diri.”

kini ribuan jemaah yang telah menunggu lebih dari satu dekade harus kembali antrean panjang, sementara publik menuntut transparansi penuh dalam pengelolaan kuota haji.

kasus ini menjadi catatan hitam baru dalam sejarah penyelenggaraan ibadah haji di indonesia, sekaligus peringatan bagi semua pihak agar tidak mempermainkan hak ibadah rakyat.