bacakoran.co – ke depan, ‘haram’ rangkap jabatan sebagai komisaris maupun direksi di perusahaan negara maupun swasta.

larangan wamen rangkap jabatan sebagai komisaris dan direksi itu menyusul putusan yang diketok dengan nomor 128/puu-xxiii/2025.

putusan mk ini hasil gugatan yang diajukan advokat viktor santoso tandiasa terkait uji materi pasal 23 uu nomor 39 tahun 2008 tentang kementerian negara.

“permohonan dikabulkan sebagian,” tegas ketua mk suhartoyo saat membacakan amar putusan di gedung mk, jakarta, kamis (28/8/2025).

larangan rangkap jabatan, fokus urus negara

dalam putusan tersebut, mk mempertegas jika baik menteri maupun wakil menteri wajib fokus mengurus kementerian.

oleh karena itu, mereka tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat negara lain, komisaris atau direksi bumn maupun perusahaan swasta.

termasuk pimpinan organisasi yang dibiayai dari apbn atau apbd.

hakim konstitusi enny nurbaningsih menekankan jika jabatan komisaris sekalipun membutuhkan fokus penuh.

“wamen harus konsentrasi urus kementerian, bukan sibuk urus bisnis,” ujarnya.

tenggat waktu penyesuaian

agar tidak menimbulkan kekosongan hukum, mk memberikan masa transisi maksimal dua tahun sejak putusan dibacakan.

artinya, pemerintah punya waktu untuk melakukan penyesuaian terhadap aturan larangan ini.

ada dissenting opinion

menariknya, putusan ini tak bulat.

dua hakim konstitusi, yakni daniel yusmic p. foekh dan arsul sani, menyampaikan pendapat berbeda.

daniel menilai seharusnya mk tetap berpegang pada putusan lama (putusan no. 80/puu-xvii/2019).

arsul menyoroti proses sidang yang terlalu cepat, tanpa menghadirkan dpr atau pemerintah sebagai pembentuk undang-undang.

implikasi politik dan hukum

putusan ini jelas memberi dampak besar.

selama ini, rangkap jabatan wamen sebagai komisaris kerap dipandang sebagai “lahan basah” yang rawan konflik kepentingan.

dengan adanya keputusan mk, peluang rangkap jabatan resmi ditutup rapat.

putusan ini juga menegaskan kembali arah reformasi birokrasi.

pejabat negara harus bekerja penuh untuk kepentingan publik, bukan bercabang pada urusan bisnis.