bacakoran.co - pada rabu, 17 september 2025, bertepatan dengan peringatan hari perhubungan nasional, asosiasi pengemudi ojek online (ojol) garda indonesia akan menggelar aksi besar-besaran yang dimulai dari kementerian perhubungan, berlanjut ke istana presiden, dan berakhir di depan gedung dpr ri.
aksi ini bukan sekadar simbolik, melainkan bentuk nyata dari keresahan dan tuntutan para pengemudi ojol terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada mereka.
ketua umum garda indonesia, raden igun wicaksono, menyampaikan bahwa aksi ini merupakan respons atas kemunduran kebijakan di sektor transportasi, khususnya transportasi daring, sejak menteri perhubungan dudy purwaghandi diangkat oleh presiden prabowo subianto.
menurut igun, alih-alih memperbaiki sistem dan melindungi hak-hak pengemudi, menhub justru menunjukkan sikap yang lebih menguntungkan perusahaan-perusahaan penyedia aplikasi transportasi online.
kritik tajam terhadap menteri perhubungan
dalam pernyataannya pada selasa, 16 september 2025, igun menegaskan bahwa masyarakat perlu menilai secara objektif apa saja prestasi konkret yang telah dicapai oleh menhub dudy selama menjabat.
ia menyebut bahwa menhub saat ini lebih menyerupai pengusaha yang mengabdi pada kepentingan korporasi, bukan sebagai pembantu presiden yang seharusnya melayani rakyat indonesia di bidang perhubungan.
igun juga menyoroti bahwa dalam penerapan kebijakan, menhub cenderung berpihak pada perusahaan aplikasi transportasi online, bukan kepada para pengemudi yang menjadi tulang punggung operasional layanan tersebut.
bahkan, ia menyebut menhub dudy seperti juru bicara perusahaan aplikator, bukan pejabat publik yang bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat.
vendor driven policy dan dampaknya
lebih lanjut, igun mengungkapkan bahwa telah terjadi fenomena yang disebut sebagai vendor driven policy, yakni kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh kementerian perhubungan seolah-olah dikendalikan oleh kepentingan perusahaan-perusahaan aplikasi.
hal ini dinilai sangat merugikan para ojol yang selama ini berjuang di lapangan tanpa perlindungan yang memadai dari negara.
sebagai bentuk perlawanan terhadap kondisi tersebut, garda indonesia bersama berbagai komunitas ojol, aliansi mahasiswa seperti bem ui, serta kelompok-kelompok sipil lainnya akan turun ke jalan dalam aksi unjuk rasa akbar.
mereka akan menyuarakan tuntutan yang dianggap krusial demi terciptanya keadilan dan regulasi yang berpihak pada rakyat.
tuntutan aksi
adapun tuntutan utama yang akan disampaikan dalam tersebut meliputi:
- mendesak presiden prabowo subianto untuk mencopot menteri perhubungan dudy purwaghandi.
- meminta agar rancangan undang-undang (ruu) transportasi online dimasukkan ke dalam program legislasi nasional (prolegnas) tahun 2025–2026.
- menetapkan potongan aplikator sebesar 10 persen sebagai harga mati.
- mendorong regulasi tarif pengantaran barang dan makanan yang adil.
- melakukan audit investigasi terhadap potongan 5 persen yang selama ini diambil oleh aplikator.
- menghapus fitur-fitur yang dianggap merugikan pengemudi seperti aceng, slot, multi order, dan sistem member berbayar.
- mendesak kapolri untuk mengusut tuntas tragedi yang terjadi pada 28 agustus 2025.
imbauan kepada masyarakat
sebagai bentuk solidaritas, igun juga mengimbau kepada masyarakat, khususnya warga jakarta, untuk menggunakan moda transportasi alternatif pada hari aksi berlangsung.
pasalnya, sebagian besar pengemudi ojol akan mematikan aplikasi secara serentak sebagai bentuk protes terhadap kebijakan yang tidak adil.
aksi ini bukan sekadar demonstrasi, melainkan seruan moral dari para pekerja transportasi daring yang selama ini merasa dipinggirkan oleh sistem.
mereka menuntut keadilan, transparansi, dan perlindungan yang seharusnya menjadi hak setiap warga negara.
