bacakoran.co - dalam upaya memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis (mbg), wakil ketua dpr ri cucun ahmad syamsurijal melakukan kunjungan lapangan ke sejumlah titik pelaksanaan program, termasuk di kabupaten bandung barat.

kunjungan ini dilakukan menyusul insiden keracunan makanan yang dialami oleh sejumlah siswa di wilayah tersebut, serta beberapa daerah lain di indonesia.

tragedi tersebut memicu kekhawatiran publik dan menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas pelaksanaan program mbg yang merupakan salah satu prioritas nasional.

cucun menegaskan bahwa pengawasan terhadap program mbg kini menjadi hal yang sangat mendesak.

ia menyoroti pentingnya menjaga integritas dan kredibilitas program yang digagas oleh presiden sebagai langkah strategis untuk meningkatkan gizi anak-anak indonesia.

menurutnya, program yang memiliki visi besar ini tidak boleh tercoreng hanya karena kelalaian teknis atau lemahnya pengawasan di lapangan.

“kita tidak ingin program yang baik dan visioner ini rusak hanya karena lemahnya pelaksanaan atau pengawasan di lapangan,” ujar cucun dalam keterangannya pada jumat, 26 september 2025.

sebagai politisi dari fraksi pkb, ia menyampaikan bahwa dpr ri memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap standard operational procedure (sop) yang telah dirancang oleh badan gizi nasional (bgn) benar-benar diterapkan secara konsisten di seluruh satuan pelaksana program gizi (sppg).

lebih lanjut, cucun menjelaskan bahwa sop tersebut mencakup seluruh tahapan penting dalam pelaksanaan program, mulai dari proses penerimaan bahan pangan, pengolahan, hingga distribusi makanan kepada siswa.

semua tahapan tersebut harus memenuhi standar keamanan pangan yang ketat agar tidak membahayakan kesehatan anak-anak yang menjadi penerima manfaat program.

untuk mencegah terulangnya kasus keracunan, cucun menekankan perlunya pengadaan alat uji pangan di setiap dapur sppg.

ia juga menyarankan agar dilakukan tes organoleptik, yaitu metode pengujian makanan melalui pengamatan visual, penciuman, dan pencicipan.

baik di dapur maupun di sekolah sebelum makanan disajikan kepada siswa.

langkah ini dinilai penting untuk memastikan bahwa makanan yang diberikan benar-benar layak konsumsi dan aman.

dpr ri juga mendorong agar program mbg diperkuat secara hukum melalui penerbitan peraturan presiden (perpres).

dengan adanya payung hukum yang lebih kuat, bgn tidak akan bekerja sendiri, melainkan dapat bersinergi secara lintas kementerian bersama kementerian pendidikan, kementerian kesehatan, badan pengawas obat dan makanan (bpom), serta lembaga-lembaga terkait lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

“pemulihan kejadian luar biasa (klb) seperti ini jangan dibebankan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. bgn perlu berkoordinasi dengan kementerian keuangan agar penanganan menjadi tanggung jawab nasional,” tegas cucun.

ia menekankan bahwa penanganan insiden seperti ini harus dilakukan secara terstruktur dan terintegrasi agar tidak menimbulkan dampak jangka panjang terhadap kepercayaan publik.

selain penguatan regulasi dan koordinasi antar lembaga, dpr ri juga menilai pentingnya pembentukan forum komunikasi rutin antara sekolah, komite sekolah, dan sppg.

forum ini diharapkan dapat menjadi wadah pengawasan bersama yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, sehingga tercipta rasa tanggung jawab kolektif terhadap keberlangsungan dan kualitas program mbg.

dalam kesempatan tersebut, cucun juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat, tenaga kesehatan, pihak sekolah, dan semua elemen yang telah sigap melakukan tanggap darurat saat insiden keracunan terjadi.

ia menyebut bahwa solidaritas dan kerja sama lintas sektor merupakan kekuatan utama bangsa indonesia dalam menghadapi tantangan.

“solidaritas inilah yang menjadi kekuatan bangsa kita,” pungkasnya, menutup pernyataan dengan harapan agar program mbg dapat terus berjalan dengan aman, efektif, dan membawa manfaat nyata bagi generasi masa depan.