bacakoran.co - kisruh internal partai persatuan pembangunan (ppp) memasuki babak baru.

menteri hukum dan ham (), supratman andi agtas, akhirnya menandatangani surat keputusan (sk) pengesahan kepengurusan ppp versi mardiono usai muktamar ke-x di ancol, jakarta.

langkah ini sontak jadi sorotan public.

lantarannya ppp tengah dilanda dualisme kepemimpinan dengan kubu agus suparmanto yang juga mengklaim sah sebagai ketua umum.

menkumham jelaskan alasan teken sk

supratman mengungkapkan, pihak mardiono resmi mendaftarkan kepengurusan ke kemenkumham pada 30 september 2025.

setelah itu, dilakukan penelitian administratif dan hasilnya tidak ditemukan perubahan pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (ad/art) partai yang sebelumnya ditetapkan pada muktamar ix di makassar.

“setelah dicek sesuai ad/art, tidak ada perubahan mendasar. maka saya sudah tandatangani sk kepengurusan tersebut,” jelas supratman di gedung dpr ri, kamis (2/10/2025).

namun, ia mengaku belum mengetahui status dokumen dari kubu agus suparmanto yang kabarnya juga menyerahkan hasil muktamar sehari sebelumnya.

“saya belum tahu karena memang tidak pernah bertemu. yang jelas sk sudah saya tanda tangani kemarin sekitar pukul 10 atau 11,” tegasnya.

duel klaim kepemimpinan ppp

konflik ppp memuncak sejak muktamar ancol (27/9/2025).

dari kubu mardiono, ia menyebut dirinya terpilih secara aklamasi berkat dukungan 1.304 muktamirin pemilik suara sah.

namun klaim itu ditolak keras sebagian peserta.

ketua majelis pertimbangan ppp, muhammad romahurmuziy (romy), bahkan mengumumkan jika agus suparmanto lah yang sah sebagai ketua umum periode 2025–2030.

dampak besar bagi arah politik ppp

dengan sk pengesahan sudah diteken menkumham, posisi mardiono kini lebih kuat secara legalitas. namun, gesekan internal belum berhenti, dan potensi perpecahan semakin terbuka lebar.