bacakoran.co - program makan bergizi gratis () yang digagas pemerintah melalui badan gizi nasional () kembali menjadi sorotan publik. 

dalam rapat kerja (raker) komisi ix ri bersama menteri kesehatan, kepala bgn, kepala bpom, serta menteri kependudukan dan pembangunan keluarga/bkkbn ri di kompleks parlemen senayan, jakarta, rabu (1/10/2025), anggota komisi ix dpr ri muazzim akbar mengungkapkan temuan mengejutkan terkait pelaksanaan program tersebut di lapangan.

menurut muazzim, terdapat dapur mbg atau satuan pelayanan pemenuhan gizi (sppg) yang seluruh karyawannya berasal dari satu keluarga besar. 

jumlahnya bahkan mencapai 47 orang. 

temuan ini dinilai sebagai bentuk penyalahgunaan program yang seharusnya menjadi sarana pemberdayaan masyarakat sekitar.

"ya karena saya lihat ada juga salah satu sppg itu yang merekrut anaknya, keponakannya, istrinya, besannya, sepupunya. jadi, yang jadi karyawan sppg itu keluarganya dia saja, yang 47 orang," kata muazzim dilansir bacakoran.co dari liputan6.

program sosial yang tertutup untuk masyarakat sekitar

politisi partai amanat nasional (pan) itu menyayangkan praktik perekrutan tertutup tersebut. 

ia menegaskan bahwa tujuan awal program mbg adalah untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar dapur mbg, bukan untuk dimonopoli oleh satu keluarga atau kelompok tertentu.

"karena kami melihat, kalau bisa, memang kemarin itu ada harapan supaya kita bisa menyerap tenaga kerja di sekitar sppg itu sendiri," ujarnya.

muazzim juga menyoroti praktik serupa yang terjadi di bali. 

ia menemukan sebuah sppg yang dikelola oleh koperasi kepolisian, namun mayoritas karyawannya justru berasal dari luar daerah.

"nah ada sppg itu yang saya lihat cukup bagus, yang milihnya dari koperasi kepolisian kemarin saya lihat di bali misalnya, itu karyawannya dari jawa ada 21 orang. dia tidak merekrut dari sekitar jadi hanya beberapa yang direkrut," ungkapnya.

pengusaha naungi banyak sppg, seleksi diminta lebih ketat

selain soal perekrutan, muazzim juga mengkritisi sistem seleksi pengelola sppg. 

ia menemukan ada pengusaha yang menaungi hingga tujuh dapur mbg sekaligus. 

menurutnya, hal ini berpotensi menimbulkan ketimpangan dan monopoli dalam pelaksanaan program.

"seleksi sppg yang berikutnya untuk lebih diperketat lagi. karena memang kemarin ada yang kita lihat juga yang salah satu pengusaha punya sppg sampai 7, 6, 5. ya kita harapkan untuk seleksi sppg ini betul-betul itu bgn menyeleksi, kan dia mendaftar melalui online, dia kirim videonya," pungkas muazzim.

seruan untuk reformasi perekrutan dan pengawasan

temuan ini menjadi alarm bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program mbg. 

dpr ri meminta agar proses perekrutan tenaga kerja di sppg dilakukan secara transparan dan inklusif, dengan mengutamakan masyarakat lokal sebagai penerima manfaat utama.

program mbg sendiri merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menanggulangi masalah gizi dan stunting di indonesia. 

namun, jika pelaksanaannya tidak diawasi dengan ketat, tujuan mulia tersebut bisa terdistorsi oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.