bacakoran.co - langkah transparansi baru bakal segera diterapkan di lingkungan dpr ri.

lembaga legislatif ini tengah menyiapkan sebuah aplikasi pemantau dana reses yang memungkinkan masyarakat untuk melihat secara langsung aktivitas dan penggunaan dana reses oleh setiap anggota dewan.

inisiatif ini disampaikan oleh wakil ketua dpr ri, sufmi dasco ahmad, sebagai upaya meningkatkan keterbukaan sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap wakil rakyat di parlemen.

menurut dasco, aplikasi ini akan menjadi sarana resmi untuk mempublikasikan kegiatan anggota dpr selama masa reses.

setiap anggota wajib mengunggah laporan kegiatan, termasuk lokasi, jenis kegiatan, serta rincian penggunaan dana yang diterima dari negara.

“kegiatan-kegiatan yang dilakukan harus menunjukkan komponen biaya yang sesuai dengan dana yang diberikan. nanti anggota dpr wajib upload kegiatan mereka seperti apa, di mana, dan dalam bentuk apa,” jelas dasco kepada wartawan, senin (13/10/2025).

menariknya, masyarakat umum bisa mengakses aplikasi ini dengan mudah.

cukup dengan mengetik nama anggota dpr, publik bisa melihat laporan kegiatan lengkapnya.

“kalau masyarakat mau lihat, tinggal ketik nama anggota dpr-nya. misalnya ‘sufmi dasco’, nanti keluar laporannya. semua juga akan dimonitor oleh mkd (mahkamah kehormatan dewan),” tambahnya.

dasco menjelaskan, aplikasi tersebut akan dikelola oleh sekretariat jenderal (kesetjenan) dpr ri dan diawasi langsung oleh mkd agar mekanisme transparansi berjalan secara akuntabel.

dengan pengawasan tersebut, setiap laporan dana reses akan melalui proses verifikasi untuk memastikan bahwa dana yang digunakan benar-benar sesuai peruntukannya.

langkah ini diharapkan bisa menekan potensi penyalahgunaan anggaran dan menumbuhkan budaya keterbukaan di kalangan anggota parlemen.

menariknya, dasco juga mengungkap sisi lain dari aktivitas reses para anggota dpr.

menurutnya, tak jarang para anggota harus menambah dana pribadi alias “nombok” ketika turun langsung ke daerah pemilihan (dapil).

“dalam kunjungan aspirasi, sering kali ada permintaan mendadak dari warga, seperti memperbaiki jalan desa atau menyediakan perlengkapan tenda untuk warga berduka. kadang, anggota dpr harus nombok sendiri untuk itu,” ujarnya.

hal ini terutama terjadi pada dapil dengan jumlah penduduk padat, seperti di wilayah perkotaan besar.

“contohnya di jakarta timur, misalnya habiburrahman. kalau bikin kegiatan di satu titik tapi tidak di tempat lain, konstituen bisa protes. kadang-kadang ya akhirnya anggota dpr menambah sendiri biayanya,” tambah dasco.

rencana peluncuran aplikasi pemantau dana reses ini menjadi langkah reformasi digital dpr ri dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih terbuka dan partisipatif.

melalui aplikasi tersebut, publik bisa ikut mengawasi secara langsung bagaimana dana rakyat digunakan oleh wakil mereka, sekaligus menilai kinerja anggota dpr selama masa reses.

langkah ini juga diharapkan menjadi contoh konkret akuntabilitas keuangan publik, di mana setiap rupiah yang digunakan bisa dilacak secara terbuka.

rencana dpr ri untuk meluncurkan aplikasi pemantau dana reses mendapat perhatian luas publik.

di tengah tuntutan transparansi yang semakin tinggi, upaya ini bisa menjadi terobosan positif dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.

dengan fitur terbuka yang bisa diakses siapa saja, aplikasi ini diharapkan mampu menjadi jembatan pengawasan publik sekaligus sarana untuk mendorong anggota dpr bekerja lebih maksimal dan transparan di dapil masing-masing.