BACAKORAN.CO - Pemerintah kembali menunjukkan komitmennya dalam melindungi masyarakat terdampak bencana alam.

Kali ini, bantuan difokuskan kepada warga yang terkena banjir dan longsor di wilayah Sumatera, yang menyebabkan ribuan keluarga kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian, serta akses kebutuhan dasar.

Melalui skema Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bencana, pemerintah menyalurkan dana tunai dengan nilai signifikan untuk membantu warga bangkit dan memulai kembali kehidupan mereka pascabencana.

Kebijakan ini diumumkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta pada Jumat, 26 Desember 2025.

BACA JUGA:SBY Bicara Penanganan Bencana Sumatera: Rehabilitasi Tak Bisa Instan, Butuh Kepemimpinan dan Akuntabilitas

Dalam keterangannya, Airlangga menjelaskan bahwa setiap keluarga terdampak bencana akan menerima BLT sebesar Rp8 juta. Bantuan tersebut dibagi ke dalam dua komponen utama, yaitu:

- Rp3 juta untuk pengisian rumah, mencakup kebutuhan dasar seperti perabot, perlengkapan tidur, dan alat rumah tangga

- Rp5 juta untuk pemulihan ekonomi, yang dapat dimanfaatkan sebagai modal usaha kecil atau kebutuhan produktif lainnya

Skema ini dirancang agar bantuan tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga mampu mendorong pemulihan ekonomi keluarga secara berkelanjutan.

BACA JUGA:Oknum Guru SMP Negeri Perempuan 'Main Kuda-kudaan' Dengan Bantal Guling, Lalu Pamer Aurat

Selain BLT, pemerintah juga memberikan perhatian khusus kepada korban jiwa dan korban luka akibat bencana. Adapun rinciannya sebagai berikut:

- Santunan Rp15 juta untuk keluarga korban meninggal dunia

- Bantuan Rp5 juta untuk korban luka berat

Santunan ini diharapkan dapat meringankan beban keluarga yang kehilangan anggota keluarga maupun yang harus menjalani perawatan medis intensif.

BACA JUGA:Disebut Sebagai Selingkuhan Ridwan Kamil, Aura Kasih Berpotensi Diperiksa Oleh KPK Terkait Kasus Bank BJB!

Tak hanya bantuan tunai, pemerintah juga menyalurkan bantuan logistik rutin bagi warga terdampak, antara lain:

- Beras 10 kilogram per bulan

- Uang lauk pauk sebesar Rp300.000 hingga Rp450.000 per bulan

- Uang tunggu hunian Rp600.000 per bulan

- Pembangunan hunian sementara bagi warga yang rumahnya rusak berat atau hilang

BACA JUGA:Tigran Suami Donna Fabiola, Buronan Kasus Narkoba DWP Bali Akhirnya Menyerahkan Diri ke Bareskrim Polri

Langkah ini menjadi solusi jangka pendek agar para penyintas memiliki tempat tinggal yang layak sembari menunggu proses rehabilitasi dan rekonstruksi permanen.

Dalam rangka menghidupkan kembali roda ekonomi pascabencana, pemerintah juga menerapkan relaksasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku UMKM di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Seluruh debitur KUR di daerah terdampak mendapatkan moratorium pembayaran cicilan dan bunga, sehingga pelaku usaha bisa fokus membangun kembali usahanya tanpa tekanan kewajiban kredit.

Airlangga menegaskan bahwa kebijakan ini akan disosialisasikan secara intensif, termasuk dengan kunjungan langsung Menteri UMKM ke daerah terdampak untuk memastikan kebijakan berjalan efektif.

BACA JUGA:PNM Turun Langsung ke Aceh Tamiang, Percepat Pemulihan Warga Pascabencana

Menariknya, pemerintah juga menetapkan kebijakan super ringan untuk debitur KUR baru, yang berlaku mulai 1 Januari 2026 hingga 31 Desember 2027, dengan skema suku bunga sebagai berikut:

Tahun 2026: bunga 0 persen

Tahun 2027: bunga 3 persen

Tahun 2028: kembali ke bunga normal 6 persen

BACA JUGA:Terungkap, KPK Beberkan Ada Aset Ridwan Kamil yang Tidak Masuk LHKPN, Siap-siap Ditelusuri!

Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk mendorong UMKM bangkit lebih cepat dan menciptakan lapangan kerja baru di wilayah terdampak bencana.

Penyaluran BLT bencana, bantuan logistik, santunan korban, serta relaksasi KUR menunjukkan pendekatan menyeluruh pemerintah dalam menangani dampak bencana alam di Sumatera.

Tidak hanya fokus pada bantuan darurat, kebijakan ini juga menekankan pemulihan ekonomi jangka menengah dan panjang.

Dengan sinergi bantuan sosial dan kebijakan pembiayaan ringan, pemerintah berharap masyarakat terdampak dapat bangkit, mandiri, dan memiliki masa depan yang lebih baik pascabencan.