BACAKORAN.CO - Pemerintah bergerak cepat menangani dampak banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayah utara Sumatera.

 Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra)menerjunkan dua tim khusus guna mempercepat pemulihan infrastruktur dan distribusi bantuan ke daerah terdampak, dengan Kabupaten Aceh Tamiang sebagai fokus utama penanganan.

Langkah ini diambil menyusul tingginya tingkat kerusakan infrastruktur di Aceh Tamiang, terutama jembatan dan akses penghubung antarwilayah yang terputus akibat terjangan banjir dan longsor.

Kondisi tersebut membuat sejumlah desa terisolasi dan menyulitkan distribusi logistik bagi warga terdampak.

BACA JUGA:Mengenal Somaliland, Negara yang Baru Diakui Israel dan Dampaknya bagi Politik Afrika

Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Percepatan Pembangunan, Irjen Pol Arif Rachman, menyampaikan bahwa bantuan logistik telah tiba di Pelabuhan Belawan, Medan, dan segera didistribusikan ke berbagai titik krusial.

Tim gabungan yang diterjunkan berjumlah 26 personel, terdiri dari tenaga teknis, ahli infrastruktur, serta pendukung logistik.

“Atas instruksi Bapak Menko, kami langsung berangkat bersama tim ahli sekaligus membawa bantuan logistik untuk mempercepat penanganan di titik-titik paling krusial,” ujar Arif dalam keterangan resmi pada Minggu, 28 Desember 2025.

Menurutnya, kehadiran tim ahli sangat penting untuk memastikan penanganan darurat tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga memperhatikan aspek keselamatan dan keberlanjutan infrastruktur.

BACA JUGA:Citimall Prabumulih Dilanda Kebakaran dan Ledakan Gas! Kepanikan Massal Picu Evakuasi Ratusan Pengunjung

Dalam fase tanggap darurat, pemulihan konektivitas menjadi fokus utama Kemenko Infra.

Salah satu titik paling terdampak berada di Desa Lubuk Sidup, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang, di mana jembatan penghubung utama mengalami kerusakan parah.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah tengah mempersiapkan pembangunan jembatan perintis sepanjang 250 meter.

Karena bentang jembatan melebihi 100 meter, solusi sementara berupa jembatan perintis dinilai paling memungkinkan agar akses antarwilayah bisa segera dibuka.

BACA JUGA:KPK Setop Kasus Korupsi Nikel Rp2,7 Triliun di Konawe Utara, Eks Pimpinan KPK: Tak Layak Dihentikan!

“Karena bentang jembatan cukup panjang, sementara ini kami gunakan jembatan perintis agar konektivitas bisa segera pulih,” jelas Arif.

Jembatan perintis ini dirancang agar dapat dilalui pejalan kaki, kendaraan roda dua, serta gerobak pengangkut logistik, sehingga distribusi bantuan ke wilayah terisolasi dapat berjalan lebih lancar.

Selama proses pembangunan jembatan berlangsung, distribusi bantuan masih dilakukan dengan perahu karet.

Cara ini digunakan untuk menjangkau desa-desa yang akses daratnya terputus total akibat longsor dan banjir bandang.

BACA JUGA:Kabar Baik! Seleksi Administrasi PPG Guru Tertentu Diperpanjang, Ini Syarat dan Link Resminya

Meski penuh tantangan, metode ini dinilai efektif sebagai solusi sementara agar kebutuhan dasar warga seperti makanan, obat-obatan, dan perlengkapan darurat tetap terpenuhi.

Selain infrastruktur transportasi, Kemenko Infra juga memperhatikan kebutuhan dasar warga terdampak.

Salah satunya dengan membawa instalasi pengolahan air bersih portabel yang dikembangkan bersama Kementerian Kesehatan.

Sistem ini mampu mengolah air sungai agar layak digunakan untuk kebutuhan mandi, cuci, dan kakus (MCK).

BACA JUGA:Kapal Pembawa Bantuan Sosial Terbalik di Perairan Pulau Podang-Podang Pangkep, Tiga Penumpang Tewas Tenggelam!

Meski demikian, air tersebut masih memerlukan proses lanjutan untuk dapat dikonsumsi sebagai air minum.

“Air hasil pengolahan ini minimal bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan MCK. Untuk air minum, masih diperlukan proses lanjutan oleh tim Kemenkes,” ungkap Arif.

Tak hanya itu, Kemenko Infra juga membawa contoh rumah modular knockdown berbahan beton ringan.

Hunian ini dirancang agar mudah dirakit dan cepat dibangun, sehingga bisa menjadi solusi hunian sementara bagi warga yang kehilangan tempat tinggal.

BACA JUGA:Akses Transportasi Aceh Kembali Terbuka! Pemerintah Rampungkan 6 Jembatan Bailey, 12 Lainnya Dipercepat

Namun, Arif menegaskan bahwa saat ini fokus utama tetap pada pemulihan akses dan konektivitas agar bantuan dapat tersalurkan tanpa hambatan.

Meski bantuan juga disalurkan ke wilayah Sumatra Utara dan Sumatra Barat, Aceh Tamiang menjadi prioritas utama karena banyak daerah di wilayah tersebut masih terisolasi.

Pemerintah berharap dengan percepatan penanganan infrastruktur, aktivitas masyarakat bisa berangsur pulih dan dampak bencana dapat diminimalkan.

Langkah cepat Kemenko Infra ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam merespons bencana secara terkoordinasi, terukur, dan berfokus pada kebutuhan nyata masyarakat di lapangan.